“Kami mendesak kepada bupati untuk segera mengevaluasi kinerja pemerintahan HT-ZADI, karena kami menduga banyak pelanggaran hukum. Bahkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan untuk membangun sarana pendidikan, kesehatan, dan sejumlah fasilitas umum seperti MCK yang terhitung kurang lebih Rp.12 miliar tidak dapat direalisasikan, serta tidak sesuia harapan masyarkat Kepulauan Sula,” tutup Raski. (am)
Gelar Unjuk Rasa, LMND Desak Bupati Kepulauan Sula Tolak Ilegal Fishing
