Oleh: M. Rifai Darus, Wasekjend DPP Partai Demokrat
Rentetan masalah pasca dinamika besar pengesahan UU Cipta Kerja beberapa tahun lalu ternyata menjadi magnet besar atas beragam peristiwa besar lainnya yang turut terjadi dalam beberapa waktu ke belakang. Manajemen krisis dalam menghadapi pandemi yang belum memuaskan, komunikasi yang tidak seragam, terpaan krisis yang menghantam sejumlah BUMN, anggaran militer yang besarnya tak masuk akal, dan terakhir yang membuat publik begitu geram ialah polemik 75 pegawai KPK yang “dibuat” tak lolos entah oleh siapa?
Masalah yang datang silih berganti tersebut nyatanya tak kunjung membuat pemerintah dewasa. Masyarakat Indonesia harus menanti jarum waktu yang konstitusional untuk merekonstruksi tubuh pemerintahnya yakni pada tahun 2024.
Bersamaan dengan itu, publik perlu tahu dan belajar lebih banyak lagi untuk dapat memilih dan menyaring calon pemimpin di tahun 2024 kelak.
Partai Demokrat memainkan peranan penting sebagai partai politik yang berada di luar kekuasaan saat ini. Tidak sedikit peristiwa yang menempatkan Demokrat berada di posisi yang sangat tertekan dan seolah-olah tak mampu berkutik di parlemen akibat jumlah suara yang tak memadai untuk menentang sejumlah produk legislasi maupun kebijakan yang menyimpang.
