Porostimur.com, Jakarta – Partai Golkar merespons santai usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji, menegaskan bahwa wacana tersebut tidak berdampak signifikan bagi internal partainya. Menurutnya, dinamika kepemimpinan di Golkar selama ini sudah berjalan secara bergantian di setiap periode.
“Kami tidak risau dengan isu itu karena kepemimpinan Golkar selalu berganti setiap periode,” ujar Sarmuji di kantor DPP Partai Golkar, Kamis (24/4/2026).
Ia menjelaskan, hingga saat ini belum ada satu pun tokoh di Golkar yang menjabat sebagai ketua umum selama dua periode penuh. Karena itu, pembatasan masa jabatan dinilai tidak relevan bagi kondisi internal partai berlambang beringin tersebut.
“Kalau dibatasi dua periode, itu sebenarnya tidak mengena di Golkar,” tambahnya.
Demokrasi Internal Lebih Penting
Meski tidak mempermasalahkan wacana tersebut, Sarmuji menilai bahwa perbaikan demokrasi internal partai jauh lebih penting dibanding sekadar pembatasan masa jabatan.
Menurutnya, kualitas demokrasi dalam tubuh partai politik harus terus diperkuat agar mampu melahirkan kepemimpinan yang sehat dan akuntabel.
