Namun janji tersebut belum memberikan dampak nyata bagi para kontraktor dan penyedia jasa. Beberapa pihak mengaku kecewa karena pembayaran belum direalisasikan sesuai jadwal.
“Ya, kami berharap Gubernur Maluku Utara menepati janjinya untuk melunasi seluruh utang pihak ketiga,” ungkap seorang kontraktor yang enggan disebut namanya.
Keterlambatan pembayaran ini tidak hanya merugikan kontraktor, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Maluku Utara, sehingga DPRD dan masyarakat berharap tindakan nyata segera diambil sebelum akhir tahun anggaran. (red)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
