Ia menambahkan, MW KAHMI sudah mempelajari dokumen FS sebagaimana diminta sebelum dialog dilakukan.
“KAHMI sudah pelajari dan siap berdiskusi, tetapi justru tidak satu pun dari pihak Gubernur dan Pemprov yang berani hadir,” ujarnya.
MW KAHMI memastikan akan menggelar diskusi publik lanjutan dan berharap Gubernur hadir tanpa alasan untuk kembali absen.
“Pemimpin yang baik itu tidak anti kritik. Bukan menantang debat lalu tidak berani hadir,” kata Muamil.
Ia bahkan menilai ketidakhadiran Sherly menjadi indikasi lemahnya basis data dalam FS yang disusun Pemprov Malut.
“FS itu seharusnya menjadi fondasi kebijakan, bukan sekadar pepesan kosong tanpa data kredibel,” pungkasnya.
Proyek Dianggap Tidak Urgen
Sementara itu, Koordinator MW KAHMI Maluku Utara, Ishak Naser, menegaskan pihaknya tetap menunggu kesediaan Gubernur untuk berdiskusi. Menurutnya, proyek tersebut bukan pembangunan yang bersifat urgen sehingga tidak perlu dipaksakan.
“KAHMI tidak akan berhenti mengawal program Pemprov. Jalan Trans Kie Raha harus dihentikan karena masih banyak pembangunan lain yang jauh lebih urgen,” tegasnya.
Dugaan Keterkaitan dengan Konsesi Tambang
Dalam forum tersebut juga disoroti kebijakan anggaran Pemprov di tengah efisiensi anggaran dan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
