@Porostimur.com | Ambon : Menjelang sehari pencoblosan Pilkada Serentak jilid III, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Maluku menggelar pertemuan persiapan di Lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Selasa (26/6).
Rapat persiapan ini turut dihadiri Nono Sampono, Jhon Pieris, Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen Suko Pranoto, Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, anggota DPRD Maluku, KPU Maluku, Bawaslu Maluku dan perwakilan Polda Maluku.
Sedianya, Rabu (27/6) besok merupakan hari pencoblosan Pilkada Serentak jilid III yang melibatkan 171 daerah terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota.
Adapun dasar pelaksanaan Pilkada Serentak yang ketiga ini menggunakan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, yang merupakan penyempurnaan dari UU Pilkada sebelumnya.
Dalam arahannya, Sahuburua menyampaikan hasil koordinasi dengan KPU RI, Bawaslu RI dan Menkopolhukam yang menegaskan tentang netralitas TNI/Polri dan ASN, meminta petugas lapangan melaksanakan tugasnya dengan baik, menjaga pilkada berjalan dengan baik, melancarkan proses penghitungan suara, serta mencegah terjadinya mobilisasi massa, maupun pernyatan siap menang dan kalah bagi para kontestan.
Begitupun DPD RI, akan tetap memantau penyelenggaraan pesta politik 5 tahunan itu, sebagai amanah konstitusi UUD 1945.
Sebagaimana yang ditegaskan anggota DPD RI asal Maluku, Nono Sampono.
”Sebagai lembaga negara kita memiliki fungsi pengawasan termasuk pemilu. Oleh karena itu kami meminta waktu untuk melakukan pertemuan. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari raker Menkopolhukam, Bawaslu, KPU, BIN di Jakarta. Semua anggota DPD turun ke daerah masing-masing menjalankan amanat undang-undang. Marilah kita sama-sama menjalankan fungsi masing-masing dan bersinergi. Pimpinan DPD juga tersebar di Sumut, Kalbar dan saya di Maluku. Kita berharap masyarakat hanya berkotak-kotak di pemilihan itu saja, jangan sampai masyarakat terpisah karena beda pilihan. Kita hindari betul. Yang penting netralitas. Kami mengingatkan sebagai ASN mohon untuk berada dalam posisi itu. Mudah-mudahan Pilkada Serentak lebih baik dari yang lalu, apalagi sebentar lagi kita menghadapi Pemilu 2019. Sebagai stakeholder pemilu dan pilpres, itu akan jadi acuan bersama. Informasi yang masuk ke saya masyarakat belum menerima undangan. Kalau di Maluku tidak ada undangan maka tidak mau datang. Masalah logistik juga penting,” ujarnya.
Sementara anggota delegasi DPD RI, John Pieris, memberikan penekanan pada masalah e-KTP yang masih belum dikantongi masyarakat dengan alasan kepengurusan yang demikian susahnya.
”Ada yang tidak punya kepala desa definitif. Kami bilang surat keterangan cukup. Maluku tingkat kerawanan tertinggi kedua. Yang jadi persoalan mungkin akan jadi sedikit gejolak, yang tidak punya e-KTP. Dan pulau2 terluar sulit dikontrol. Yg terpenting netralitas ASN, TNI, POLRI. Pengawasan ditingkatkan lagi, agar netralitas terjaga. Agar asumsi tingkat kerawanan tertinggi kedua tidak terbukti,” pungkasnya. (febby)
