Hasby Yusuf menyampaikan bahwa Provinsi Maluku Utara memiliki kekayaan pariwisata berbasis alam, budaya, dan sejarah yang sangat potensial untuk dikembangkan. Namun, potensi ini perlu didukung oleh program nyata dan pembiayaan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat.
“Rekomendasi ini adalah bentuk dukungan kami di DPD RI agar Maluku Utara mendapat perhatian dalam kebijakan nasional pengembangan pariwisata, baik dari sisi infrastruktur, SDM, maupun kerja sama internasional,” ujar Hasby Yusuf.
DPD RI akan mengawal proses ini bersama Kementerian Parawisata agar masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dan ditindaklanjuti melalui skema pembiayaan nasional seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) atau program prioritas kementerian. (Leonard Manuputty)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
