HCW Minta KPK, Kejaksaan dan Polda Malut Pantau Proyek Jalan dan Jembatan Wayatim Wayaua

oleh -164 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Halmahera Coruption Watch (HCW) Maluku Utara (Malut) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Dan Kepolisian Daerah (Polda) Malut, agar ikut memantau proyek jalan dan jembatan Wayatim Wayaua, yang sementara lagi diproses lelang di Unit layanan pengadaan (ULP) Provinsi Maluku Utara.

“HCW menduga ada permainan antara ULP dan pihak ketiga, dalam hal ini kontraktor yang akan memaksakan proyek tersebut bisa dimenangkan. Untuk itu kami meminta KPK dan Kejaksaan maupun Polda untuk turut memantau proyek tersebut”, Ungkap Direktur HCW, Rajak Idrus kepada Porostimur.com, Jumat (16/7/2021).

Dijelaskannya, proyek jalan dan jembatan Wayatim Wayaua tersebut pernah ditenderkan di bulan Februari tahun 2021 dan dimenangkan oleh PT Pancona Katara Bumi, akan tetapi proses penetapan pemenang langsung dibatalkan atau tidak menerima perusahaan tersebut sebagai pemenang oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Malut, karena dianggap proses lelang tidak berjalan normal bahkan ada arahan yang berpotensi permainan bermasalah, sehingga paket tersebut di tender ulang, pada Kamis pagi (15/7/2021).

Baca Juga  Polda Malut Telusuri Dugaan Penyelundupan Sianida ke Halsel oleh OTK

“KPK, Polda dan Kejaksaan harus mengawal ketat proyek tersebut mulai dari proses tender hingga penetapan pemenang supaya tidak ada ruang permainan selama proses tender berjalan, karena HCW menduga sebelum proyek tersebut ditender ulang pada kamis kemarin, itu sudah ada dugaan koordinasi dan permainan dengan orang tertentu. Untuk itu pihak ULP atau Pokja harus diawasi”, tandasnya.

Idrus juga mengatakan, hingga saat ini HCW tetap mengikuti perkembangan terkait proyek Wayatim Wayua, karena pembangunan proyek tersebut menggunakan dana pinjaman dari PT.SMI dengan anggaran sebesar Rp.28.396.000.000.

“Untuk itu dengan tender kedua ini, HCW akan kawal proses yang sedang berjalan ini dan saya pun minta KPK, Polda dan Kejaksaan untuk terus memantau proses tender ini, karena selama ini HCW sudah mencium ULP atau Pokja akan memaksakan untuk memenangkan salah satu kontraktor yang dimana kontraktor tersebut pernah memanangkan tender jalan jembatan Wayatim Wayaua dengan motif, kontraktor tersebut akan menggunakan perusahan dari luar atau ganti perusahaan untuk ikut tender”, paparnya.

Baca Juga  Jaringan Internet 5G vs 4G, Apa Bedanya?

Dirinya berujar, pihak ULP atau Pokja yang berkewenangan, untuk lebih teliti dan profesional dalam memverifikasi dokumen perusahaan yang mengikuti tender tentang proyek tersebut dan jangan menggunakan metode suka atau tidak suka karena ini menyangkut pembangunan Maluku Utara kedepan yang lebih baik.

Direktur HCW berharap, bahwa Pokja atau ULP sebelum melakukan penetapan pemenang, harus membentuk tim kecil dan dalam tim tersebut harus melibatkan pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengecek kesiapan perusahaan di lapangan yang mengikuti lelang proyek jalan dan jembatan Wayatim Wayaua.

“Jadi mulai dari kantor, alat berat, dan pendukung lainnya minimal memiliki kantor di Ternate sebagai bahan pertimbagan ULP atau Pokja, sehingga kontraktor lebih berhati-hati saat melakukan pekerjaan. Saya sarankan kepada ULP atau Pokja harus lebih berhati-hati soal proyek Wayatim Wayaua, karena proyek tersebut sudah masuk isu nasional dan semua kalangan sudah mulai mengawal proyek ini termasuk HCW” tutur Jeck sapaan akrabnya. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.