HCW Nilai Pj. Walikota Ternate Gunakan Kekuatan JPN untuk Melawan Dirut PDAM Yang Dipecat

oleh -615 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Proses pemecatan Dirut PDAM Ternate oleh Pejabat Walikota Ternate, Hasyim Daengbarang kini menuai polemik di masyarakat. Mulai dari akedemisi, anggota DPR, Advokat, dan lembaga anti korupsi.

Langkah pemecatan ini juga menjadi perbincangan di tengah masyarakat, bahkan menjadi konsumsi pemberitaan media di Maluku Utara.

Direktur Halmahera Corruption Watch (HCW) Rajak Idrus, bahkan menilai, Hasyim telah bertindak melampaui kewenangannya.

“Seharus Pejabat Walikota Ternate tidak bisa mencopot Dirut PDAM. Sebagai orang yang dipercayakan oleh pemerintah pusat melalui gubernur untuk menjabat sebagai Pj. Walikota Ternate, Daengbarang harus memberikan contoh yang baik kepada anak buah atau bawahannya,” Dia tidak bisa main hakim sendiri untuk memecat dirut PDAM, karena bagi saya. Dirut PDAM itu diangkat berdasarkan aturan dan berproses melalui tahapan. Bukan asal main tunju. Karena ini sistem pemerintahan. Ada aturan di dalam sistem tersebut,” ungkap Rajak Idrus.

Link Banner

“Apalagi sebentar lagi kita diperhadapkan pada bulan suci Ramadan. Seharusnya Pj. Walikota Ternate memberikan dukungan dan semangat ke pada pihak manajemen PDAM agar menjaga dan menata proses kelancar air sehingga tidak terjadi kemacetan di saat bulan suci Ramadan. Itu yang harus dilakukan seorang pemimpin, bukan mencopot direktur PDAM,” sambungnya.

Baca Juga  Jaga Kamtibmas, Gegana Maluku Patroli Harkamtibmas di Kota Ambon

Rajak bilang, sebelum mencopot Dirut PDAM, Hasyim harus berpikir secara bijak dan mempelajari di mana yang yang menjadi batas atau kewenagan seorang pejabat sehingga tidak melangkah terlalu jauh, sebab akan menjadi opini liar di masyarakat.

HCW juga menyesali sikap Daengbarang yang kemudian berkoordinasi atau meminta pandangan Hukum dari Jaksa Pengacara Negara (JPN).

“Dirut sudah dipecat baru Pj Walikota Ternate bergerak untuk meminta pandangan hukum dari JPN. Kasus pemecetan Dirut PDAM tidak ada hubungan dengan JPN. Sah-sah saja kalau diminta pertimbangan atau masukan hukum. Tapi bukan sudah terjadi baru diminta. Seharus sebelum bergerak pertimbangan hukum itu sudah dilakukan,” tukasnya.

“Saya menduga, karna kasus pemecatan Dirut PDAM ini sudah menjadi perhatian publik bahkan hingga ke Jakarta, lalu Pj. Walikota Ternate menggunakan tangan JPN sebagai kekuatan. Ada apa inj, ” kata Jeck, sapaan akrabnya.

Baca Juga  Sekolah Swasta Minta Izin Adakan Pembelajaran Tatap Muka, ini Kata Pemkot Ambon

Rajak menambahkan, jabatan Daengbarang selalu Pj. Walikota Ternaternate sebentar lagi selesai. Seharus dia meninggalkan kesan yang bagus agar pengawai atau ASN di Kota Ternate merasa kehilangan bila jabatannya selesai, bukan meninggalkan kesan buruk.

Untuk itu HCW secara kelembagaan meminta kepada Pj. Walikota Ternate agar jangan lagi mempolimikan soal PDAM, karena sementara pihak PDAM melalui Dirut PDAM lagi fokus atas kelancaran air saat memasuki bulan suci Ramadan. “Karena itu sangat penting,” katanya. (sarjan)