HCW Tuding DPRD Malut Lebih Banyak Cari Uang dan Jalan-jalan Daripada Urus Rakyat

oleh -365 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Halmahera Corruption Watch (HCW) Maluku Utara (Malut) menilai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara lebih banyak cari uang dan jalan-jalan daripada mengurus rakyat.

Hal ini disampaikan oleh Direktur HCW, Rajak Idrus, lantaran ditengah kondisi covid yang semakin meningkat ini, anggota DPRD Malut justru meminta kenaikan anggaran perjalanan dinas

“Anggota DPRD Malut menciptakan sikap tak terpuji. Bayangkan saja, ditengah masyarakat mengalami situasi ekonomi yang sulit lantaran Covid-19, para wakil rakyat malah meminta agar anggaran perjalanan dinas mereka dinaikkan. Secara ramai-ramai, anggota DPRD Malut mendesak agar Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur biaya perjalanan dinas untuk direvisi. Jika direvisi, maka biaya perjalanan dinas dalam daerah wakil rakyat Malut akan naik. Ini sangat gila”, ucap Direktur HCW kepada Porostimur.com, Rabu (14/7/2021).

Baca Juga  Madrasah Aliyah Kejuruan Perikanan Bula Siap Difungsikan

Dikatakannya, permintaan anggota DPRD ini sudah sampai ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapat Aset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku. Ahmad Purbaya selaku kepala BPKAD Malut juga telah mengakui adanya permintaan tersebut.

Permintaan anggota DPRD tersebut mendapat kecaman dari HCW Maluku Utara. Alih-alih meminta kenaikan anggaran perjalanan dinas, HCW meminta lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk pemulihan ekonomi saat Covid terus melanda Provinsi Maluku Utara.

“Saya minta agar anggota DPRD fokus kepada rakyat dan pemulihan ekonomi saat Covid melanda negri ini. Jangan dulu ikut nafsu serakah, yang kemudian hanya memperkaya diri sendiri”, ujarnya dengan nada kasar.

Direktur HCW yang biasa disapa Jeck ini juga mengatakan, seharusnya DPRD menjadi corong terdepan untuk melawan Covid dan membantu masyarakat dalam pemulihan ekonomi, terlebih lagi harus bersama-sama dengan pemerintah mengatasi masalah Covid yang semakin rumit dan menghentikan sementara perjalanan keluar daerah yang menguras anggaran APBD Malut.

“Mendingan uang tersebut dipergunakan untuk orang banyak terutama dalam masalah covid ini, bukannya jalan-jalan dengan alasan perjalanan dinas. Anggaran reses anggota DPRD Malut per orangan saja sudah Rp.80 juta, padahal hanya reses di 5 sampai 6 desa”, ketusnya.

Baca Juga  Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar Terima Kunjungan Silaturahmi Kepala SAR Ambon

Dirinya pun menuturkan, ada tugas anggota DPRD Malut yang belum dijawab ke publik yaitu saat membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri penggunaan anggaran Covid-19 pada tahun 2020 senilai Rp.148 miliar termasuk anggaran makan minum di Biro Umum sebesar Rp.10 miliar.

“Hingga saat ini, penelusuran tersebut hanya jalan di tempat dan tak kunjung selesai. Saya sarankan, jika Pansus tidak membongkar hal tersebut, ya segra rekomendasikan saja ke KPK untuk diproses. Jadi HCW mau tantang DPRD Malut, berani tidak untuk lakukan itu?”, ujarnya dengan nada tanya. (alena)