Porostimur.com | Ternate: Halmahera Corruption Watch (HCW) Maluku Utara (Malut) menilai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara lebih banyak cari uang dan jalan-jalan daripada mengurus rakyat.
Hal ini disampaikan oleh Direktur HCW, Rajak Idrus, lantaran ditengah kondisi covid yang semakin meningkat ini, anggota DPRD Malut justru meminta kenaikan anggaran perjalanan dinas
“Anggota DPRD Malut menciptakan sikap tak terpuji. Bayangkan saja, ditengah masyarakat mengalami situasi ekonomi yang sulit lantaran Covid-19, para wakil rakyat malah meminta agar anggaran perjalanan dinas mereka dinaikkan. Secara ramai-ramai, anggota DPRD Malut mendesak agar Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur biaya perjalanan dinas untuk direvisi. Jika direvisi, maka biaya perjalanan dinas dalam daerah wakil rakyat Malut akan naik. Ini sangat gila”, ucap Direktur HCW kepada Porostimur.com, Rabu (14/7/2021).
Dikatakannya, permintaan anggota DPRD ini sudah sampai ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapat Aset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku. Ahmad Purbaya selaku kepala BPKAD Malut juga telah mengakui adanya permintaan tersebut.
Permintaan anggota DPRD tersebut mendapat kecaman dari HCW Maluku Utara. Alih-alih meminta kenaikan anggaran perjalanan dinas, HCW meminta lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk pemulihan ekonomi saat Covid terus melanda Provinsi Maluku Utara.
