Menukar Nasib di Bantaran Kumuh Jakarta

oleh -49 views
Link Banner

Oleh: Ardiman Kelihu, Mahasiswa Pascasarjana UGM Yogyakarta

Tempat Terbaik di Dunia  (2020) . Ini adalah buku antropologi yang memotret kemiskinan warga miskin kota dengan sangat jujur. Roanne Van Voorst, seorang mahasiswi S3 asal Belanda, yang tinggal setahun lebih di sebuah kawasan kumuh Jakarta. Ia mencatat dengan sangat detail perilaku warga miskin kota saat berhadapan dengan Banjir. Hasil penelitiannya secara etnografis menyentil soal ketiadaan akses dan keterpinggiran kaum miskin kota di bantaran sungai Jakarta. Meski, mengangkat kasus di salah satu bantaran kumuh Jakarta, namun situasinya justru sedang menjelaskan pertaruhan hidup warga miskin kota di Indonesia secara keseluruhan.  

Roanne berbeda dari kebanyakan orang yang melihat kaum miskin kota di pemukiman kumuh secara negatif dan romantis.  Misalnya, bagi para pejabat atau masyarakat kelas menengah atas di Indonesia, kaum miskin kota di daerah-daerah kumuh adalah kelompok masyarakat yang malas dan kriminal. Bagi aktivis, ilmuan maupun peneliti  romantik yang sangat optimis, kaum miskin kota adalah orang paling kuat. Karena terlahir sebagai orang miskin mereka seolah punya mental untuk berjuang. Situasi ini dianggap telah menginspirasi mereka untuk bekerja keras. Istilah Roanne, kaum miskin kota dalam pandangan romantis tersebut dianggap tengah mengembangkan mentalitas “etos kerja kampung kumuh” (Voorst, 2020:5).

Kalangan romantis mengabaikan situasi-situasi rentan yang sebenarnya tidak bisa diselesaikan oleh warga miskin di kampung-kampung kumuh. Mereka secara optimis begitu yakin, bahwa kaum miskin kota bisa menyelesaikan masalahnya dengan ketertekanan tersebut. Sedangkan perspektif kelas menengah atas, justru melakukan generalisasi yang bias kepentingan kelas. Seolah kemiskinan punya wajah, sebab dan solusi tunggal yang hanya bergantung pada
subjeknya, yakni kaum miskin kota.

Kaum miskin di Bantaran Kumuh dalam amatan Roanne, justru terpinggirkan karena ketiadaan akses dan pengakuan negara. Mereka punya sisi-sisi kejatuhan
yang sangat kompleks, sekaligus punya kehidupan yang relatif sama dengan yang dialami warga pada umumnya. Hanya saja, mereka berusaha menambal satu demi satu kerentanan tersebut dalam situasi yang sosial yang sangat ironis, sekaligus berusaha menikmatinya dengan sangat biasa. Bahkan tak jarang tidak mampu diselesaikan.

Bantaran Kumuh Jakarta
Orang-orang di bantaran kumuh mempertahankan tempat tinggalnya dengan mengakses berbagai layanan informal seperti bisnis keamanan, menjadi Pekerja Seks Komersil tanpa dibayar (PSK), berjudi, menyuap para pegawai atau oknum Polisi, menjadi tukang pijat hingga berkrompomi dengan kepala kampung. Mereka terbiasa memperoleh perlindungan lewat praktik-praktik semacam itu karena tidak bisa mendapatkan akses dan pelayanan dari pemerintah. Utamanya tempat tinggal tetap.

Pemerintah dapat memberikan pelayanan publik jika syarat-syarat administratif bisa mereka bisa penuhi. Misalnya, harus punya surat atau akta tanah sebagai bukti
domisili maupun syarat untuk memperoleh pelayanan  kesehatan dan pendidikan. Masalahnya, mereka tinggal secara illegal di bantaran sungai yang rawan banjir sehingga tak mungkin mengurus persyaratan-persyaratan tersebut. Sudah pasti tak akan diizinkan. Permukiman kumuh yang tanpa izin pemerintah biasanya digusur karena dianggap sebagai hunian illegal.

Kalaupun harus pindah dari bantaran kumuh atau menyewa rumah, mereka juga tak mampu membayarnya. Pemerintah memang sudah menyediakan rumah susun bersubsidi, namun hampir tak ada harga yang terjangkau buat orang miskin
di Jakarta. Akibatnya, warga kumuh ini biasanya memilih tinggal di bantaran sungai meskipun beradu nasib dengan, banjir , kebakaran ataupun digusur berulang kali.  

Jika banjir datang, mereka mengamankan barang-barang penting ke tempat yang
lebih tinggi lalu naik ke loteng berhari-hari. Saat kebakaran, rumah dan sebagian
besar barang jarang terselamatkan. Setelah banjir atau kebakaran selesai, barulah mereka membangun kembali huniannya dengan barang-barang bekas sisa banjir dan kebakaran.  Jika akan digusur, pemerintahan juga biasanya memberikan ganti rugi. Namun, uang itu hanya cukup untuk makan selama beberapa minggu. Sehingga, meski telah digusur atau dilarang berulang kali mereka tetap membangun hunian kumuh baru di tempat lain.

Baca Juga  Kadin Sebut Pengangguran di Indonesia MEROKET Hingga 10 Juta Lantaran Covid-19

Rata-rata pendapatan warga disana adalah Rp.60.000 per minggu. Itupun jika masih punya pekerjaan. Banyak dari mereka yang pada akhirnya putus kerja. Diantara mereka, ada yang bekerja sebagai cleaning service, pengamen, tukang  parkir, pemungut sampah, preman, peminta-minta, PSK hingga pekerja kasar lain di jalan-jalan Jakarta. Pendapatan tersebut baisanya digunakan untuk makan dua kali sehari. Sisanya untuk beli rokok, mencicil harga buku dan biaya sekolah anak-anaknya.

Masyarakat di Bantaran Kumuh tersebut berasal dari daerah-daerah di luar Jakarta. Umumnya dari Jawa. Mereka menempati sebuah huniah kumuh di bantaran sungai yang dibangun dengan barang-barang bekas yang mereka pungut dimana saja. Mereka biasanya menempati satu kamar kecil berukuran 10 meter, berdinding asbes, kardus dan menggunakan atap-atap plastik yang ditempati oleh hampir 50 orang. Didalamnya biasa ditinggali oleh saudara atau teman-teman mereka yang sesama pengamen atau pekerja kasar. Hampir semua dari mereka tidak pernah mendatangi kawasan kota Jakarta yang maju. Warga Bantaran Kumuh tersebut justru merasa malu dengan pakaian dan status sosial mereka yang bisa ditebak lokasi tempat tinggalnya. Tentu karena penampilannya sangat kontras dengan dunia anak Jakarta yang metropolit.

Situasi sosial yang amat tragis ini berbanding terbalik dengan geliat pemerintah Indonesia untuk memberikan izin-izin kepada pemilik modal atau pengusaha besar untuk membangun hotel-hotel, pusat perbelanjaan, apartemen, villa, memperluas bisnis property atau menambah jumlah hunian vertikal dalam skala yang besar. Adapun Data Biro Pusat Statistik pada tahun 2017 saat itu, misalnya mecatat ada 306 hotel di Jakarta. Sedikitnya 1.955 pabrik besar dan sedang serta mempunyai 125 hipermarket. Konon di dunia ini, tidak ada kota dengan pusat perbelanjaan sebanyak Jakarta (2020:64). Bisa dibayangkan, di tengah pembangunan berskala besar tersebut, keterpinggiran warga miskin kota yang menganga seolah absen dari pelayanan yang memadai.

Berstrategi dengan Negara

Dunia kumuh masyarakat miskin kota adalah dunia yang sangat luwes. Utamanya saat mereka berstrategi dengan negara, dalam hal ini diwaikili oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah setempat. Masyarakat miskin kota bisa bernegosiasi dengan negara meskipun itu menentang aturan-aturan formal yang telah ditetapkan. Sekadar untuk mempertahankan hidup atau tempat tinggalnya.

Mereka berusaha membangun aturan-aturannya sendiri tanpa mengharap intervensi langsung dari negara. Misalnya dengan membeli sendiri portofon untuk memastikan kapan akan banjir. Berlari dari rumah ke rumah untuk menggedor pintu warga karena banjir atau kebakaran. Saling membantu dengan cepat jika terjadi kebakaran. Hingga menentukan kapan dan bagaimana harus bernegosiasi dengan pejabat-pejabat pemerintah untuk menyelesaikan semua kesulitan itu. Peringatan-peringatan serupa tidak diberikan negara karena keberadaan mereka di kawasan tersebut dianggap ilegal.

Semua warga kumuh yang tinggal di kawasan bantaran sungai adalah warga miskin yang bertrategi dengan mengandalkan berbagai peluang agar bisa mendapatakan perlindungan. Satu negosiasi penting yang harus mereka lakukan adalah berusaha sekuat mungkin agar tidak digusur dari tempat tersebut. Entah dengan menjadi PSK tanpa dibayar, berjudi, berbisnis jasa keamanan, membayar kepala kampung, atau membeli partofon untuk melindungi kampungnya.

Sebagai warga miskin yang illegal, mereka juga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari berbagai rumah sakit modern di Jakarta. Beberapa anggota keluarga atau teman mereka justru tidak terselamatkan karena rumah sakit tidak memberikan pelayanan bagi orang miskin di Jakarta. Jika mereka diketahui tinggal di Bantaran Kumuh tersebut maka mereka dianggap tidak perlu dilayani karena sudah pasti tidak bisa melunasi ongkos rumah sakit yang mahal. Salah satu cara berstrategi dengan negara adalah mereka tidak percaya sama sekali dengan institusi kesehatan disana. Mereka tidak begitu yakin bahwa orang miskin seperti mereka bakal sembuh jika dibawa ke rumah sakit.

Baca Juga  Juli 2019, Inflasi Bulanan Maluku Menurun

Alhasil,  mereka mengandalkan perawatan-perawatan tradisional seadanya seperti kerok, pijat, terapi lilin, meminum jamu atau ramuan-ramuan sederhana. Pengobatan tradisional dianggap jauh lebih meyakinkan dibanding rumah sakit. Bukan karena tidak percaya pada penyakitnya, melainkan mereka tidak yakin akan sembuh jika diketahui tinggal di bantaran kumuh . Di Jakarta, kesembuhan warga miskin kota menjadi sangat tergantung pada representasi kelas sosial seseorang. Bagi mereka yang miskin, semacam tertanam di benak dasarnya bahwa “orang miskin sudah pasti dilarang sakit apalagi ke rumah sakit”.

Beberapa dari mereka yang menjadi PSK juga secara sukarela melayani sejumlah orang di kampung-kampung tersebut untuk menambal kemiskinannya. Meskipun tidak dibayar. Beberapa PSK disana hanya diberikan perlindungan, barang atau semacam hadiah untuk memuaskan kebutuhan mereka. Ada juga di antara para PSK yang melayani oknum Polisi demi menjamin kelangsungan tempat tinggalnya agar tidak digusur oleh pemerintah. Beberapa di antara mereka ada yang dengan berjudi, mengedarkan narkoba, dan mengkonsumsi minuman keras bersama untuk mejamin rasa aman bagi mereka yang dianggap ilegal.

Warga negara memang perlu berstrategi dengan negara jika negara tak begitu menjamin kelangsungan hidupnya secara baik. Relasi terhadap jaringan-jaringan
non-formal seperti preman, PSK, termasuk ketidakpercayaan pada institusi kesehatan bukan lagi sesuatu yang tabuh. Hal tersebut merupakan bagian dari politik kewargaan untuk mempertahankan hak mereka sebagai warganegara di tengah ketiadaan akses maupun pengakuan negara. Hak-hak tersebut biasanya berupa representasi politik, redistribusi ekonomi  maupun rekognisi atau pengakuan-pengakuan politik terhadap mereka (Frasser, 2009). Warga miskin kota di Bantaran Kumuh tersebut tidak punya ketiganya.

Jaringan Sosial

Cara lain bagi warga negara jika kemiskinan dan keterpinggiran mereka alami tak lagi digubris oleh negara adalah berusaha membangun jejaring sosial miliknya untuk mengamankan kepentingan bersama. Dalam politik kewargaan, strategi berbasis komunitas yang sepihak ini justru menandakan kegagalan negara dalam mengatasi krisis warganya kebijakannya. Bahkan merefleksikan lemahnya representasi politik kaum miskin di dalam politik kebijakan negara.

Warga Bantaran Kumuh yang diamati Roanne,  justru merusaha membangun jejaring sosial yang kuat untuk survive ditengah ketidak pastian yang mereka alami sehari-hari. Secara ekonomi, para warga misalnya berusaha membayar ongkos keamanan pada seorang pemuda yang dianggap dapat menjamin ketertiban dan keselamatan dari para pencuri yang datang dari kampung lain. Mereka membayar seadanya setiap minggu. Kadang 1.000-2.000 atau tidak sama sekali. Sesuai pendapatan. Ongkos keamanan ini dipelukan untuk menjami ketertiban di lingkungan mereka agar tidak diganggu atau dicuri oleh warga miskin dari kampung lain.

Demi memastikan bahwa mereka tidak terusir dari Bantaran Kumuh, mereka juga membangun transaksi-transaksi kecil dengan kepala kampung untuk membayar uang kebersihan. Tapi bukan untuk tujuan kebersihan. Mereka membayar sedikit uang bagi kepala kampung sebagai kompensasi untuk tetap membuang sampah di sungai dibanding membayarnya secara langsung ke petugas keamanan dengan harga yang mahal. Bagi mereka, biaya mahal yang mereka berikan kepada petugas keamaan yang sama sekali mereka tak kenal justru merugikan mereka karena tak menjamin secara pasti keselamatan mereka untuk tetap tinggal disini. Membayar kepala kampung artinya memastikan bahwa biaya kebersihan tadi akan jadi urusan kepala kampung dengan petugas. Termasuk tetap tinggal di Bantaran Kumuh.

Baca Juga  Ambon, Suatu Hari di Idul Fitri

Dalam konteks yang lain, mereka juga biasanya membangun pergaulan sosiao dan transaksi kecil dengan oknum-oknum kepolisian. Berjudi dengan mereka, meminum minuman keras, membayar uang suap, atau menjajakan tubuh sebagai PSK tanpa dibayar. Semua itu dilakukan untuk memastikan agar tidak digusur dari Bantaran Kumuh. Sesuatu yang tabuh di hadapan negara, sedang mencarikan jalan keluar untuk bernegosiasi sekaligus memastikan nasib dan keselamatan warga miskin ditengah ketiadaan akses dan pelayanan publik.

Terakhir, secara ekonomis, warga di Bantaran kota juga berusaha untuk saling bantu membangun hunian-hunian kumuh jika terjadi banjir, kebakaran atau penggusuran. Mereka secara sukarela menyelamatkan barang-barang tetangga, memberi informasi tentang banjir dari rumah ke rumah, atau menukangi rumah yang akan dibangun bersama-sama. Meski tanpa dibayar.

Dalam hal membangun ketahanan ekonomi warga di kampung kumuh, mereka biasanya memberlakukan sistem jaminan ekonomi berupa arisan (Rotation and Saving Assosiaciation/ROSCA), simpan pinjam manual, maupun bertukar uang sumbangan. Dengan arisan mereka bisa mengumpulkan uang dari sejumlah anggota masyarakat untuk selanjutnya diberikan secara bergiliran pada satu orang. Arisan memang menjadi kebiasaan umum di negara-negara miskin Afrika atau Asia.

Sedangkan simpan pinjam manual dikelola oleh seorang warga kumuh. Masing-masing warga dapat menyimpan uang hasil kerja seperlunya untuk membeli sesuatu. Selanjutnya warga yang berperan sebagai banker bertugas mencatat dan memberlakukan sistem bunga balik bagi para nasabah. Ada juga sistem bertukar uang dengan memberi amplop berisi uang di acara-acara warga. Dengan bertukar uang, mereka berharap akan ada sumbangan balik dengan besaran serupa atau lebih jika menggelar acara nanti .

Hanya Titik Kecil

Kemiskinan dan pertaruhan hidup di Bantaran Kumuh mereflesikan satu simpulan penting tentang ketiadaan akses orang-orang miskin kota. Orang-orang miskin kota menjadi kalah karena ketiadaan pengakuan negara terhadap warganya. Ini tragis namun menyimpan sisi protes paling dalam tentang model politik kewargaan. Dimana warga berpolitik dengan terpaksa mengandalkan relasi-relasi non-formal yang mungkin tabuh bagi negara untuk memperoleh akses dan haknya. Tapi itulah warga negara, ditengah kesulitan yang sangat kompleks, sekalipun mereka terpaksa memenuhi kebutuhan dasarnya dengan menggunakan saluran-saluran lain yang dianggapnya lebih mudah dan representatif.

Saat mereka berusaha mendatangi kanal-kanal formal yang di sediakan negara, negara seolah menutup dengan dalih administratif atau keberpihakan sepihak bagi warga kelas menengah atas atau pemodal. Warga miskin Bantaran Kumuh pada akhirnya dihadapkan pada kehidupan sosial yang senjang sekaligus membahagiakan. Mereka menikmati apa yang mereka lakukan meskipun itu bertentangan dengan ketabuhan maupun sistem formal bernegara secara terpaksa. Seperti kata Elizabeth Pisani, seorang yang epidemolog yang menulis tentang Indonesia Etc., bahwa “Jakarta adalah kota yang tidak gampang untuk dicintai”.

Warga di Bantaran Kumuh hanyalah kawasan miskin yang kumuh di Jakarta. Namun situasinya sangat mungkin mewakili sudut-sudut kemiskinan kota lain di Indonesia. Ia adalah gambaran nyata tentang kisah hidup dari mereka yang tersingkir, tergusur sekaligus berusaha berdiri di atas kesenjangan sosial yang datang secara berulang. Entah itu banjir, kebakaran, atau penggusuran. Situasi-situasi ini adalah potret paling tajam tentang keterpinggiran, kemiskinan dan pertaruhan hidup orang-orang yang bernasib malang sekaligus bahagia untuk menambal setiap kerentanannya. (**)

Buku yang ditulis Ronnie Van Voorst, Tempat Terbaik di Dunia : Pengalaman Seorang Antropolog Tinggal di Kawasan Jakarta cetakan ke-tiga (2020)