“Dari kasus FS ini harus dijadikan momentum Kapolri bersih bersih seluruh oknum Polri yang terlibat, bukan hanya FS yang terkait melakukan rekayasa pembunuhan, termasuk juga tindak penyiapannya ke LPSK hingga transaksi gelap yang dikabarkan terkait pencucian uang dan backing bisnis gelap lainnya,” kata Kurnia kepada wartawan, Jumat (19/8/2022).
Ia mengatakan kejadian beberapa waktu lalu di kantor Divisi Propam Polri berdasarkan dua pernyataan komisioner LPSK, sudah dilaporkan ada indikasi tindak pidana suap di sana. Soal ada pemberian amplop kepada seorang pejabat LPSK dan sekarang sedang sedang ditangani oleh KPK.
“Maka dari itu, momentum hal tersebut harus dijadikan perhatian dari Kapolri untuk menindak setiap oknum yang diduga terlibat praktik korupsi di sana,” tegas Kurniawan.
Tentu ia berharap kontribusi Polri dengan timsusnya tetap kooperatif dan transparan ke publik, misalnya menyerahkan CCTV, sebagai alat bukti petunjuk di KPK nanti. Selain hal tersebut, ada juga isu integritas anggota kepolisian yang juga harus diperhatikan oleh Kapolri soal pembuktian aliran dana dari bisnis gelap. Baik itu tuduhan backing terhadap judi online dan bisnis narkoba.
“Untuk membuktikan integritas pejabat Polri, salah satunya bisa melibatkan PPATK, kemudian dilihat dari LHKPN-nya. Karena itu mandat dalam peraturan perundang-undangan,” terangnya.
