Tanpa ada kepastian skripsi dan ijazah Jokowi itu asli atau palsu, maka hasil penelitian yang dilakukan atas kejanggalan format, font face, tanda tangan dan nama pembimbing utama pada lembar pengesahan skripsi serta tidak identiknya ijazah Joko Widodo (1120) dengan Frono Jiwo (1115), Hary Mulyono (1116), dan Sri Murtiningsih (1117) telah memberi premis dasar bahkan bahwa skripsi dan ijazah Jokowi itu diduga adalah palsu.
Surat keberatan TPUA 26 Mei 2025 atas penghentian penyelidikan Dittipidum yang juga mendesak dilakukannya Gelar Perkara Khusus telah mendapat tanggapan Kapolri ub Karo Wassidik berupa “akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) bertanggal 4 Juni 2025 tersebut diterima TPUA 10 Juni 2025 saat mendatangi Biro Wassidik Bareskrim Mabes Polri.
Hal penting dalam SP3D itu terdapat penegasan bahwa Biro Wassidik sedang melakukan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi kinerja dalam membangun budaya kerja bebas korupsi dan pelayanan berkualitas.
Masalah dugaan ijazah palsu Jokowi adalah persoalan penting bagi masyarakat dan bangsa yang sehat atau waras. Bukan seperti pandangan Luhut Binsar Panjaitan yang bagai orang sakit jiwa. Ia menganggap pembicaraan, mungkin juga pengusutan, ijazah palsu Joko Widodo sebagai perilaku orang yang sakit jiwa.
