Kehilangan anggaran sebanyak 16 M, memang menimbulkan perspektif liar bahwa ada indikasi terjadinya kecurangan pada proyek tersebut. Fakta lapangan menunjukan ketidakseriusan pemerintah membuka keterisolasian diwilayah ini. Apa yang dialami oleh masyarakat Inamosol adalah bentuk pembohongan publik. Meski mengecewakan, masyarakat masih berniat untuk menantikan kelanjutan pekerjaan pembangunan ruas jalan Kairatu-Honitetu dalam tahun berjalan di 2022 ini.
Sebagai anak kandung Inamosol, saya ingin menuntut kepastian serta ketegasan dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Dinas PUPR, dan DPRD untuk tidak tutup mata terhadap kebutuhan rakyat di Inamosol. Sebab Inamosol adalah bagian dari Maluku yang menginginkan kemajuan. Tolong jangan pangkas jatah pembangunan diwilayah kami. (*)
