Indonesia hari ini belum tenggelam dalam badai, tetapi arus global sudah terasa. Perlambatan ekonomi Cina menurunkan permintaan ekspor komoditas strategis seperti batu bara, nikel, dan minyak sawit. Konflik di Selat Hormuz bisa melonjakkan harga minyak, menambah beban subsidi, dan menekan nilai rupiah. Di sisi domestik, ambisi pembangunan besar-besaran dengan polesan populisme dan ruang fiskal yang sempit membatasi fleksibilitas pemerintah, menciptakan kombinasi tekanan yang bisa memicu ketidakpuasan publik dengan cepat.
Sejarah Mei 1998 menjadi pengingat pahit. Rupiah terjun bebas, inflasi meroket, lapangan kerja hilang, dan harga kebutuhan pokok melejit memicu demonstrasi besar-besaran. Pada puncaknya, Suharto menandatangani paket persetujuan bantuan dari International Monetary Fund, sebuah keputusan monumental yang terekam dalam foto bersejarah. Negara berada di bawah tekanan eksternal, dipaksa menanggung konsekuensi sosial-politik yang berat – dan rakyat merasakannya secara langsung.
Kini, titik kerentanan Indonesia berbeda. Sektor perbankan lebih tangguh, tetapi titik lemah telah bergeser ke fiskal negara. Beban subsidi energi, ketergantungan pada pendapatan ekspor, dan anggaran program besar populisme menekan fleksibilitas pemerintah. Inflasi pangan dan energi tetap menjadi pemicu sosial yang sensitif. Ketika tekanan ini bertemu dengan ketidakpastian global, risiko sosial-politik meningkat secara eksponensial.
