Oleh: M. Isa Ansori, Wakil Ketua ICMI Jatim dan Pengurus LHKP PD Muhammadiyah Surabaya
Saya masih ingat masa-masa ketika menjadi aktivis mahasiswa. Pada masa itu, diskusi di ruang-ruang kecil kampus, di sekretariat organisasi mahasiswa, hingga di forum-forum aksi selalu berputar pada satu pertanyaan besar: bagaimana menghadirkan konstitusi dalam kehidupan bernegara.
Bagi kami saat itu, konstitusi bukan sekadar teks hukum. Ia adalah janji moral negara kepada rakyatnya. Janji bahwa kekuasaan harus berjalan dalam koridor keadilan. Janji bahwa negara harus berdiri di pihak mereka yang tertindas.
Semangat itulah yang menjadi napas gerakan mahasiswa sejak lama. Dari generasi ke generasi, mahasiswa selalu percaya bahwa tugas moral mereka adalah menjaga agar konstitusi tidak hanya menjadi dokumen negara, tetapi benar-benar hidup dalam praktik kekuasaan. Karena itu, setiap kali konstitusi diingatkan kepada penguasa, bagi saya itu bukan tindakan oposisi. Itu adalah tradisi panjang dalam kehidupan demokrasi: tradisi menjaga agar kekuasaan tidak melupakan janji yang pernah diucapkannya sendiri.
Dalam kerangka itulah pernyataan Anies Baswedan melalui akunnya, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto tentang janji konstitusi patut dipahami. Ia bukan sekadar perdebatan politik sesaat, melainkan upaya menjaga ingatan republik tentang nilai-nilai yang melahirkannya. Peringatan ini harus dipahami sebagai sapaan sahabat lama yang pernah berjuang bersama sama untuk memartabatkan bangsa Indonesia dan mengingatkan agar Presiden tidak salah jalan dalam memimpin Indonesia.
