Sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan, Qassam menegaskan bahwa DPR RI, khususnya Komisi VII, siap mengawal implementasi program ini agar berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Qossam juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal agar Gerakan Wisata Bersih dapat menjadi gerakan yang berkelanjutan, bukan hanya program jangka pendek yang bersifat seremonial.
“Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam menjalankan program ini,” tegasnya.
Pertama, imbuh Qassam, Peta Jalan yang Jelas. Dibutuhkan strategi jangka panjang yang mencakup pembangunan infrastruktur berbasis ekowisata, edukasi masyarakat, dan keterlibatan komunitas lokal.
“Kedua, keberpihakan pada Daerah Tertinggal. Pemerintah harus lebih memperhatikan daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam hal pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Ketiga, lanjut Qassam, Peningkatan Kesadaran Masyarakat. Program wisata bersih tidak akan berhasil tanpa adanya edukasi dan pelibatan masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Keempat, pemanfaatan Teknologi. Pemerintah harus mulai menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah dan pemantauan kondisi kebersihan di destinasi wisata,” tukasnya.
