Jance Wenno: Pemprov Maluku Jangan “Asal” Pakai Dana Pinjaman PEN

oleh -1.457 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Jance Wenno menyayangkan peruntukan dana pinjaman Rp700 miliar Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dari PT SMI yang tujuannnya untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) namun tidak tepat sasaran.

Kepada Porostimur.com, Sabtu (13/4/2021), Wakil rakyat dari Partai Perindo ini mengaku prihatin dengan langkah yang dilakukan Gubernur beserta jajarannya yang dianggap serampangan dalam mengelola dana pinjaman tersebut, salah satunya proyek Renovasi Kawasan Dan Rehabilitasi Gedung Islamic Center yang menjelma Warung Katong.

“Kami sesungguhnya prihatin soal alokasi anggaran yang bersumber dari SMI dalam pembiayaan proyek sekarang. Ambil contoh yang sederhana di kota Ambon untuk Rehabilitasi Kawasan Dan Rehabilitasi Gedung Islamic Center,” ujarnya.

Menurutnya, jika bersandar pada nomenklatur sebagaimana tercantum pada dokumen APBD dan di laman lpse.malukuprov.go.id, maka yang harus dilakukan adalah penataan kawasan tersebut agar menjadi lebih baik dan gedung tersebut juga menjadi lebih layak dari sebelumnya. Bukan alih-alih gedungnya hanya diperbagus sepotong untuk dijadikan cafe.

Link Banner

“Kalau nomenklaturnya Rehabilitasi Kawasan Dan Rehabilitasi Gedung Islamic Center, ya pekerjaannya merenovasi dan merehabilitasi kasawan dan gedung itu agar lebih baik dan bagus dari kondisi sebelumnya, bukan bikin cafe. Inikan jadinya aneh dan rancu,” katanya.

Baca Juga  Gara-gara postingan di FB, RW dipolisikan AY

Jance bilang, karena dana pinjaman itu sudah disetujui dan disahkan dalam APBD oleh pemerintah pusat (Mendagri), maka Pemda harus melaksanakan pekerjaan sesuai alokasi anggaran sebagaimana tertuang dalam dokumen APBD. Sebab kalau tidak, maka pemda telah melanggar Perda dan tentu bisa menimbulkan konsekuensi baik hukum maupun politik dan pasti bisa terjadi temuan waktu audit oleh BPK.

Jance juga mempersoalkan sejumlah proyek lain di Kota Ambon yang menurutnya tidak terlalu urgen untuk dikerjakan, seperti perbaikannya trotoar dan sejumlah talud di Kota Ambon.

“Jadi ini kan kelihatan tidak adil. Di satu sisi ada proyek yang seolah-olah, sementara di sisi lain ada saudara-saudara kita yamg menderita namun tidak tersentuh. Tidak usah jauh-jauh, di SBT saja yang mau melahirkan harus di tarik menggunakan gerobak, harus pikul pakai tanduk, coba bayangkan di Aru rumahmya seperti kandang ternak, di depan rumahnya ada bendera merah putih NKRI Harga mati,” ungkapnya.

Baca Juga  Sukses Bantai Lyon, Bayern Munich Tantang PSG di Final Liga Champions!

Tidak hanya itu, Jance mengisahkan, ketika melakukan pengawasan di Kabupaten Buru, panggota DPRD yang menemukan pekerjaan dari dana SMI belum jalan sama sekali. Sementara sesuai penjelasan Kepala Inspektorat, sudah batas akhir waktu kontrak.

“Karena itu, hal ini menjadi perhatian dan Kepala Biro Hukum jangan sampai jadi masalah hukum, karena telah mendapat pengawasan baik dari kejaksaan maupum BPKP,” ucapnya.

Untuk itu, Jance meminta agar dalam pembahasan, baik bersama gubernur, wakil gubernur maupun sekretaris daerah, dapat membicarakan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat.

Menurutnya sudah saatnya melihat persoalan yang selama ini menjadi keluhan dari masyarakat, yang sebenarnya membutuhkan sentuhan dari negara dan pemerintah.

Baca Juga  Pemain Mesir Ini Akui Arsenal Sekarang Berbeda

“Mari kita peka sedikitlah, kita juga paham, dari pekerjaan itu ada rejeki yang bawa pulang, tetapi yang bisa membuat masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan ini. Karena selama ini banyak keprihatinan yang disampaikan ke DPRD,” ucapnya. (tim)