Oleh: Ahmadie Thaha, Kolumnis
Setiap kali Presiden RI bersalaman dengan Raja atau Putra Mahkota Saudi Arabia, rakyat Tanah Air langsung bisa menebak dua kalimat pembukanya: “Yang Mulia. Bolehkah kami… minta tambahan kuota haji? Dan, ehm… soal perumahan jamaah, bagaimana kabarnya?”
Seakan-akan, Presiden Indonesia —dari Bung Karno sampai Pak Prabowo— telah mewarisi semacam kitab wasiat diplomatik yang berisi dua mantra sakral: “kuota haji” dan “pemondokan jamaah.” Itu saja yang diulang sejak Indonesia merdeka.
Kalau ada yang penasaran, “kenapa sih pembicaraannya selalu itu-itu aja?” jawabannya sederhana: karena belum pernah tuntas. Ibarat skripsi yang bab pendahuluannya ditulis ulang oleh lima generasi mahasiswa tapi tak pernah sampai sidang.
Presiden Soekarno mungkin lebih sibuk dengan geopolitik dunia ketiga ketimbang kamar mandi jamaah. Tapi bahkan di era beliau, urusan haji sudah jadi persoalan serius. Jamaah Indonesia datang lewat laut, transit di Jeddah, dan menginap di “Makzah”—semacam rusunawa musim haji dengan fasilitas tebak sendiri.
Lalu datang Pak Harto, yang haji lewat program percontohan. Gus Dur? Membuka pintu haji khusus. Megawati? Lebih banyak mengurusi haji politik di dalam negeri. SBY mengusulkan perbaikan manajemen. Jokowi menambah kuota sampai 221 ribu jemaah. Dan kini Prabowo, dengan gempita militernya, menjanjikan: Kampung Haji.
