“Namun sayangnya, kehidupan mereka terus terusik dengan operasi tambang nikel yang didatangkan pengurus negara yang kini mengancam keberlanjutan hidup mereka,” tulis Simpul Jatam Malut.
Perlawanan Warga Maluku Utara
Warga Malut sebenarnya tidak berdiam diri terhadap situasi kritis yang mereka hadapi akibat tambang ini. Simpul Jatam Malut mencatat perlawanan warga terjadi di setidaknya 10 daerah di Malut sepanjang 2024.
Warga Desa Sagea dan Kiya misalnya, sepanjang Agustus hingga September melakukan beberapa kali aksi penolakan aktivitas pertambangan, dan upaya perlindungan kawasan karst. Kemudian di Desa Lokulamo, Halmahera Tengah, pada September lalu warga menggelar aksi menuntut PT IWIP dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas bencana banjir yang melanda wilayah desanya.
Di desa lainnya, yakni di Desa Pekaulang, Halmahera Timur, seorang warga melakukan aksi menanam kembali pohon kelapa yang digusur PT Sambaki Tambang Sentosa. Aksi yang dilakukan pada Juni itu merupakan wujud sikap perlawanannya terhadap perusahaan yang telah membabat kebunnya seluas 4 hektare yang sudah ditanami 12 ribu ubi kayu dan 1.000 batang sereh.
Pada Juni lalu, di Desa Kawasi, sekitar 40 orang warga melakukan protes di area konsesi tambang di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan. Warga membentangkan spanduk dan menghadang kendaraan pengangkut ore nikel, serta meminta aktivitas penambangan dihentikan. Protes tersebut lantaran perusahaan tambang ditengarai melakukan penyerobotan lahan milik warga.
