Lha iyalah. Problem utama program seperti ini adalah para pemburu rente (rent-seekers). Itu jelas sekali. Satu piring makanan untuk anak-anak sekolah itu komponennya banyak sekali: nasi, sayur, tempe tahu, daging, ikan, dan lain sebagainya. Belum lagi cara menghidangkannya, bisa baki, bisa kertas sekali pakai.
Itu semua duit! Itu semua ada yang mensuplai dan di setiap item itu ada keuntungan. Ada keuntungan yang adil — orang kerja beneran dan menyediakan apa yang dijanjikan dalam kontrak. Ada yang hanya ongkang-ongkang kaki, punya ijin, terus jual ijinnya ke orang lain dengan keuntungan.
Misalnya, sampeyan dapat ijin suplai beras satu provinsi Jawa Tengah. Sampeyan tawarkan pada pengusaha beras, minta komisi 20%, selesai. Nggak usah kerja. Ini uang gampang, bos! [Dalam hal ini saya menirukan cara bicara para politisi]
Seorang kepala Badan Gizi Nasional harusnya sudah tahu soal begituan dan sudah menanganinya sejak awal. Itu yang pertama kali harus dikerjakan. Bagaimana mengamankan suplai bahan-bahan untuk makanan ini. Kalau nggak, ya akan dimangsa di setiap tikungan. Jangankan beras, bahan seperti wortel, merica, garam, dll. itu duit, bos!
Sementara, ada hal-hal cukup mencengangkan terjadi di tingkat supplier sekarang ini. Anda mungkin sudah dengar bahwa harga wortel di tingkat petani terjun bebas. Petani wortel di Banjarnegara tetap panen wortelnya sekalipun harga Rp 300 per kg. Mereka pakai untuk pakan ternak. Hal yang sama terjadi dengan tomat, cabai, dan beberapa komoditi lain.
