Kapolda Jatim Nico Afinta di Pusaran Tragedi Kanjuruhan dan Kaisar Sambo

oleh -110 views

Porostimur.com, Surabaya – Kapolda Jatim, Irjen Nico Afinta kini tengah menjadi sorotan publik luas. Sebelumnya, nama Nico Afinta yang menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur ini disebut-sebut ikut terlibat di dalam pusaran kasus dugaan pembunuhan berencana yang didalangi oleh Ferdy Sambo dan judi online konsorsium 303 Kaisar Sambo.

Belum kering soal nama Nico Afinta yang disebut ikut memperkuat skenario buatan Ferdy Sambo, kini dirinya ada di pusaran jasad-jasad suporter yang meninggal dalam tragedi mematikan di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu (1/10/2022).

Dua kali publik tanah air berduka, dan dua kali pula nama Kapolda Jatim Nico Afinta ikut disebut-sebut ada di dalam pusarannya. Lantas, seperti apa peran Kapolda Jatim di pusaran tragedi Kanjuruhan dan kaisar Sambo? Mari simak ulasannya di bawah ini. 

Keterlibatan Kapolda Jatim di Kasus Ferdy Sambo

Di kasus Ferdy Sambo, nama Nico Afinta beredar ikut andil dalam memperkuat skenario awal Ferdy Sambo mengenai baku tembak Bharada E dan Brigadir J. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1992 ini disebut-sebut ikut terlibat setelah ada dugaan ikut dalam pertemuan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, dan Kapolda Sumatera Utara, Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak.

Diduga, para perwira tinggi itu berbagi tugas dengan cara menyebarkan informasi tembak-menembak, hingga pelecehan seksual di Duren Tiga. Namun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung pasang badan dengan meluruskan mengenai kabar miring soal jajarannya itu.

Kapolri mengatakan bahwa Kapolda Jawa Timur tidak terlibat dalam skenario pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. 

“Dugaan keterlibatan tiga kapolda (salah satunya Nico Afinta) di kasus FS, Propam dan tim Irsus sudah memeriksa. Sampai saat ini kesimpulannya tidak ada keterkaitan dengan skenario kasus FS,” ujar Listyo Sigit dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Selain itu, nama Irjen Nico Afinta juga tercatat dalam bagan ‘Kaisar Sambo Konsorsium 303’ alias konsorsium judi online dengan jaringan yang disebut ada di sejumlah provinsi, termasuk di Jawa Timur.

Pada bagan ‘Kaisar Sambo dan Konsorsium 303’ itu, nama Kapolda Jatim berada di bawah Ferdy Sambo. Irjen Nico disebut terlibat dalam ‘konsorsium’ itu sejak menjadi reserse. Dirinya disebut menerima aliran dana dari dua sumber, yaitu dari Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian yang merupakan bawahan Nico Afinta ketika masih menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum di Polda Metro Jaya sejak 2017.

Selain dari Jerry, Nico Afinta juga disebut menerima dana dari Kombes Taufik Herdiansyah Zeinardi yang menjabat sebagai Kabid Propam Polda Jatim, di mana Kombes Taufik dalam bagan itu disebut berperan sebagai ‘Kasir Wilayah Jatim’.

Tragedi Kanjuruhan

Lagi-lagi, Polri harus bekerja keras lantaran nama Kapolda Jatim ini kembali terseret kasus besar, yaitu tragedi mematikan Stadion Kanjuruhan. Di kasus mematikan di Kanjuruhan itu, Kapolda Jatim dianggap sebagai satu di antara sosok yang harus ikut bertanggung jawab. Nico Afinta diduga lalai dalam memberikan arahan kepada anak buahnya pada saat terjadi tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan.  

Melihat adanya tindakan aparat menembakkan gas air mata, hal itu menjadi bukti kesalahan atas minimnya pengawasan. Mengingat secara tegas FIFA telah melarang keras penggunaan senjata gas air mata di dalam sebuah pertandingan sepakbola. 

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mendesak Kapolri supaya mencopot dua tokoh penting di tubuh Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagai konsekuensi lantaran diduga salah dalam melakukan penanganan, yaitu Kapolres Malang, AKBP Ferli Hidayat, dan Irjen Nico Afinta.

Selain itu, Wakil Ketua Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur KH Abdussalam Shohib juga mendesak pencopotan Kapolda Jatim dan Kapolres Kabupaten Malang dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tragedi Kanjuruhan.

Tragedi di Stadion Kanjuruhan memang sangat disayangkan. Tragedi tersebut tentu tidak perlu terjadi jika panitia dan aparat keamanan bertugas secara presisi, prediktif, dan bertanggung jawab, sehingga mampu mencegah kondisi kedaruratan.

(red/suara)