Dengan demikian politik kebhinekaan merupakan semangat bahu-membahu dan tolong-menolong dalam kebaikan yang di dalamnya terkandung semangat untuk menjadi lebih baik dan bukan membawa kerusakan. Sehingga politik ini menghindari proses-proses dominasi yang dimulai dari homogenisasi dan ketidakrelaan untuk menjadi setara sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dominasi memberi kecenderungan untuk menganggap diri dan kelompoknya lebih utama dan mulia dibandingak kelompok lain. Situasi semacam ini jelas akan sangat merusak fondasi Indonesia Raya. Semangat dominasi atas nama apapun jelas akan membunuh harapan rakyat dan lebih jauh juga anak cucu kita.
Sebuah negara yang tidak mampu menghidupkan harapan, apalagi melenyapkan harapan warganya untuk menikmati kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan beradab adalah kejahatan. Sesungguhnya, sebuah bangsa akan mampu bertahan, lalu berkembang sampai mengantarkan ke pintu jalan emas cita-cita Proklamasi Kemerdekaan apabila komitmen dan konsistensi kebangsaan kita tetap terjaga. Disinilah politik kebhinekaan berdiri di atas sikap-sikap pragmatis yang mengabaikan kepentingan dan hajat rakyat banyak untuk kepentingan pribadi dan golongan.
Penutup
Hidup bersama dalam bangsa dan negara kita harus ingat apa yang dikatakan Edmud Burke bahwa “Sebuah negara tanpa sarana untuk melakukan perubahan, berarti tanpa sarana melestarikannya”. Maka keberadaan negara bukan lagi tentang seberapa kuat negara dengan kekuasaannya memastikan mereka hidup dan berjalan tetapi juga memastikan bahwa kebebasan rakyat merupakan batas kekuasaan negara. Perubahan disinilah seperti yang disampaikan oleh Abdul Muhaimin Iskandar dalam pidatonya di Deklarasi Capres Cawapres 2 September 2023 sebagai “terus menerus memperbaharui dan memperbaiki apabila ada sasaran yang lebih baik tapi tidak pernah lupa ada fondasi-fondasi kokoh yang telah dirintis dan diwariskan kepada generasi-generasi yang harus kita jaga dengan baik”. Inilah yang disebut dengan komitmen kebangsaan.
