Pemerintah Rajapaksa juga telah memberlakukan larangan impor kendaraan bermotor, produk pertanian, dan barang-barang konsumsi untuk menahan arus keluar cadangan devisa.
Pada akhir Agustus, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengumumkan keadaan darurat ekonomi dengan tujuan mencegah penimbunan barang-barang penting, termasuk beras dan gula.
Sebelumnya, Sri Lanka juga jatuh ke jebakan utang China. Sri Lanka gagal melunasi kewajibannya dalam mengembalikan dana pembangunan Pelabuhan Hambantota.
Pelabuhan itu dibangun pada tahun 2008 dengan bantuan dana segar dari China sebesar US$ 361 juta (Rp 5 triliun). Di 2016, Colombo akhirnya menyerahkan pelabuhan itu kepada perusahaan China untuk mengelolanya dan akan memindahkan angkatan laut negara itu ke wilayah yang sudah dikuasai Beijing itu, membuka peluang bagi China untuk menguasai gerak-gerik tentara Sri Lanka.
Selain itu, bagi Beijing, ini merupakan hal yang menguntungkan untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Samudera Hindia dan sedikit demi sedikit menggeser India sebagai patron di kawasan itu.
Sementara itu, pemerintah Indonesia harus memenuhi pembayaran bunga utang dalam RAPBN 2022 sebesar Rp 405,87 triliun. Angka tersebut naik 10,8% dari outlook APBN 2021 yang sebesar Rp 366,2 triliun.
