“Solusi yang pertama adalah bagi Pimpan OPD pengelola pendapatan asli daerah (PAD) harus bekerja ekstra, dan karena itu nanti menjelang pelantikan pejabat elselon II (dua) nanti ada semacam kontrak penting dibuat oleh setiap kepala OPD bersama dengan Saya dan pak wakil. Jadi jangan hanya kita tahu menerima saja, tidak mencari anggaran masuk. Hanya senang menerima dan tidak bisa mencari uang masuk. Kelakuan ini mulai kita kasih hilang di pemerintah ini kedepan,” tegas Bupati James.
“Jadi contohnya, sumber-sumber strategis dalam pengelolaan peningkatan PAD ini disasar oleh kepala OPD yang pengelola PAD dan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak boleh kita main- main,” lanjut dia.
Menurut orang nomor satu di Pemda Halbar ini, pemimpin yang dipilih oleh rakyat, memiliki tanggungjawab politik bukan hanya berada pada bupati dan wabup, tetapi juga seluruh pejabat eselon II, III, dan IV yang diangkat dan melekat tanggung jawab politik.
“Jadi Kepala OPD, Sekretaris, Kasubag sampai dengan Kasi semua tanggung jawab politik yang sama. Bagaiman kita bisa melaksanakan tanggungjawab mendorong kemajuan daerah ini lebih baik lagi kedepan. Selain itu dalam rangka upaya meningkatkan PAD, kita bersama sama harus mencari investor yang bisa menanamkan investasi di daerah ini guna mendorong PAD Halbar,” tandasnya. (Asirun Salim)
