Oleh: Moh Ramli, Penulis Buku Tragedi Demokrasi
“Sudah, dimasak saja (kepala babinya). Saya lihat dari media sosialnya Francisca wartawan Tempo itu, itu dia justru minta dikirimin daging babi. Ya sama artinya dia gak terancam kan? Buktinya dia (masih) bisa bercanda,” kata Hasan Nasbi. Ia adalah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Jabatan ini jelas tak main-main. Strategis dari pada sekedar status staff khusus.
Civil society gusar atas pernyataan Hasbi itu. Bahkan, pakar hukum UGM Herlambang P. Wiratraman menyebutnya sebagai: pejabat tidak tahu diri. Hasbi adalah refleksi tidak peka atas perlindungan hak atas rasa aman. Padahal hal itu dijamin tegas dalam ps. 28G ayat (1) UUDNRI 1945.
“Ucapan tak bertanggung jawab memperlihatkan tak ada komitmen politik hukum kekuasaan melindungi hak warga. Ini justru penanda, kasus teror dianggap biasa. Mental pejabat begini sungguh menyedihkan warga bangsa, membuat malu, menihilkan empati, sekaligus merendahkan derajat peneladanan penyelenggara kekuasaan.”
Dalam kasus yang menimpa Francisca dengan diteror kepala babi tersebut, harusnya pemerintah merasa ikut terancam. Kebebasan pers sedang dalam bahaya. Pilar demokrasi sedang di goyang. Para penegak hukum harusnya merespon dengan reaktif.
