Porostimur.com, Ambon – DPD KNPI Provinsi Maluku menegaskan sikapnya agar TNI dan Polri tidak ikut mengatur dinamika kepemudaan di daerah ini.
Pernyataan keras itu disampaikan Wakil Sekretaris DPD KNPI Maluku, Yanter Latumahina, menanggapi beredarnya video sekelompok orang yang mengatasnamakan pemuda Maluku menyerukan perdamaian, namun diduga kuat dibuat dengan bayaran Rp250 ribu per orang.
Video Diduga “Dikondisikan”
Latumahina menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap martabat pemuda Maluku.
“Kalau benar ada yang mau dibayar hanya Rp250 ribu untuk bicara atas nama pemuda Maluku, itu kerdil sekali. Sementara di seluruh Indonesia aktivis turun ke jalan, bersuara lantang menyoraki ketidakadilan, di Maluku malah ada yang menjual diri dengan recehan,” tegas Latumahina, yang juga dosen di Universitas Pattimura.
Menurutnya, peristiwa itu tidak hanya mencoreng nama pemuda Maluku, tetapi juga menimbulkan sanksi sosial bagi oknum-oknum yang terlibat.
Ia menyebut video tersebut melibatkan beragam pihak, mulai dari yang mengaku perwakilan OKP, hingga adanya aparat TNI/Polri dan bahkan orang dengan atribut ojek online.
Kritik untuk Kapolda Maluku
Latumahina menekankan bahwa Maluku bukanlah panggung sandiwara yang bisa diatur sesuai kepentingan tertentu. Ia juga menyoroti Kapolda Maluku yang baru saja bertugas agar lebih peka membaca psikologi rakyat.
