Porostimur.com, Ambon – Komisi III DPRD Provinsi Maluku melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta guna menyampaikan aspirasi terkait kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang dinilai belum berpihak pada wilayah kepulauan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Johan Johanis Lewerissa menegaskan, karakteristik khusus Provinsi Maluku perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat agar kebijakan anggaran tidak memperlebar ketimpangan pembangunan antara daerah kepulauan dan wilayah daratan.
Efisiensi Anggaran Dinilai Tak Sensitif Kondisi Kepulauan
Johan menjelaskan, meskipun kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan secara nasional, kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan tidak dapat disamakan dengan daerah lain.
“Luas wilayah laut kita jauh lebih besar dibanding daratan, sehingga biaya pembangunan infrastruktur seperti jembatan, pelabuhan, dan jalan raya juga jauh lebih tinggi. Jika kebijakan disamaratakan, pembangunan di Maluku akan terus tertinggal,” ujar Johan saat dihubungi dari Ambon, Selasa (10/2/2026).
Ia menambahkan, ketergantungan Maluku terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih sangat tinggi. Karena itu, setiap kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat akan berdampak langsung terhadap pembangunan di daerah.
