“Sangat disayangkan ketika proyek sudah berjalan tapi harus dihentikan hanya karena batas waktu tidak bisa diperpanjang. Ini menunjukkan bahwa aturan teknis pelaksanaan anggaran perlu segera dievaluasi agar lebih mendukung pembangunan di daerah,” katanya.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur di Maluku harus menjangkau seluruh wilayah secara merata dan tidak hanya terpusat di Kota Ambon. Johan berharap pemerintah pusat membuka ruang dialog yang lebih luas serta memberikan perlakuan khusus bagi daerah kepulauan dalam penyusunan kebijakan anggaran.
“Keadilan pembangunan harus benar-benar terealisasi. Jika pusat sungguh-sungguh ingin percepatan pembangunan di daerah terpencil dan kepulauan, maka perlu ada kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lokal kita,” pungkasnya. (Leonard Manuputty)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
