Karena itu, ia menjelaskan hasil dari banyak temuan dan masukan yang berharga untuk ditindaklanjuti hingga ke Rapat Kerja bersama pemerintah pusat dan mitra terkait. Dalam kesempatan yang sama, Sudewo juga menegaskan bahwa Komisi V DPR RI tidak akan menandatangani Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) pemerintah bersangkutan apabila hal ini tidak kunjung ditangani.
“Ada masukan yang sangat berarti untuk dijadikan bahan rapat dengan Menteri PUPR, agar Kementerian PUPR membuat program itu sesuai kondisi realita di lapangan. Melihat Indonesia yang sangat luas tidak hanya di pulau Jawa, melainkan di pedalaman, di pulau terluar Indonesia. Jadi membangun itu harus ada asas keadilan dan juga pemerataan. Jangan terkonsentrasi hanya di satu titik saja. Terlebih dalam hal ini DPR tidak hanya mendorong, kami minta nanti kepada pimpinan jangan tandatangi RKA/KL kalau tidak memperhatikan hal-hal yang semacam ini. Karena ini merupakan cermin daripada keadilan,” tutup Legislator Partai Gerindra.
Di sisi lain, ia sangat berharap bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara merata berdasarkan asas keadilan. Sehingga seluruh masyarakat bahkan yang tersebar di pulau terluar sekalipun mendapatkan kesempatan yang sama sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
