Ketika segala penyimpangan dan kerusakan dari pelaksanaan program MBG tampak nyata dan sudah meresahkan masyarakat. Bersamaan dengan itu, ada keras hati dan pikiran Prabowo yang terus memaksakan program MBG harus berjalan walau apapun yang terjadi. Seolah-olah MBG lebih penting dan mendesak dari program kerakyatan yang lain.
Ada data dan fakta bahwasanya pemborosan dan kebocoran anggaran sudah mengorbankan pelayanan publik pada sektor fundamental dan strategis seperti dana pendidikan sebesar 223,56 triliun (29%) dan kesehatan sebesar 24.7 triliun (9,2%) pada tahun 2026 (sebagaimana dilansir oleh detik.com dalam detikedu-Berapa Anggaran MBG 2026, Seperti Ini Jabarannya), serta penyelenggaran ekonomi yang vital lainnya dalam kehidupan rakyat.
Mirisnya, program MBG dalam pelaksanaan dipenuhi praktik-praktik korupsi hingga berlanjut pada pengadaan makanan yang tak layak dikonsumsi secara gizi dan higienis telah mengancam kesehatan dan keselamatan nyawa rakyat. Boleh jadi keterlibatan orang dan institusi negara yang tidak relevan dan ekspert menjadi faktor utama kegagalan MBG yang digadang-gadang sebagai program mulia. Bagaimana tidak, partai politik, anggota DPR, TNI-Polri, dan semua pejabat dari pelbagai insitusi negara dan ormas bisa terlibat dalam MBG tanpa latar keilmuan dan pengalaman yang mumpuni.
