Porostimur.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah tidak hanya dipicu oleh lemahnya integritas individu, tetapi juga dipengaruhi kelemahan sistem politik, terutama tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan korupsi lahir dari kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari aspek personal hingga sistem yang membuka ruang terjadinya penyimpangan.
“Korupsi sering kali tidak lahir karena satu faktor tunggal, tetapi dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan integritas individu maupun kelemahan sistem yang membuka peluang terjadinya penyimpangan,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (18/7/2026).
Menurutnya, salah satu persoalan yang terus menjadi perhatian KPK adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilu dan pilkada yang berpotensi mendorong praktik korupsi setelah kandidat terpilih.
Penyandang Dana Diduga Nikmati Proyek Pemerintah
Budi mengungkapkan, KPK menemukan adanya pola hubungan antara pihak yang membiayai pencalonan kepala daerah dengan pemberian proyek pemerintah setelah kandidat yang didukung berhasil memenangkan pemilihan.
