Kuasa Hukum USMAN-BASAM Yakin Gugatan Paslon Hello di MK Obscuur Libel

oleh -122 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Tahapan sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi akan segera dimulai, pekan depan dipastikan Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Pemeriksaan pendahuluan.

Dari sekian banyak daerah yang telah mendaftarkan Permohonan di MK, menariknya ada salah satu daerah di Maluku Utara yaitu Halmahera Selatan kemenangan besar diperoleh oleh Pasangan Calon Bupati Usman Sidik dan Hassan Ali Bassam Kasuba dari Paslon Helmi Laode dengan perbedaan selisih 11.251 suara.

Hasil rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat PPK sampai pada Pleno KPU ini, akhirnya Paslon Helmi Laode melalui kuasa hukumnya menggugat di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu.

Mahkamah Konstitusi pun telah meregistrasi Permohonan yang dilayangkan Kuasa Hukum Paslon Helmi Laode dalam Perkara Nomor 9/PHP.BUP-XIX/2021 untuk menggugat hasil rekapitulasi Keputusan KPU Halmahera Selatan pada tanggal 18 Januari 2021.

Sesuai Amanat PMK Nomor 6 Tahun 2020 setelah perkara diregistrasi terhitung dua hari dimulai tanggal 19-20 Januari 2021.

Baca Juga  Besok Gisel dan Nobu Diperiksa, Begini Pesan Roy Suryo

Menghadapi sengketa tersebut, dalam Tim Kuasa Hukum Usman Bassam dengan Kantor Hukum AWK & Partners telah memasukan permohonan selaku pihak terkait di Mahkamah Konstitusi RI.

Hal ini dikatakan, Kuasa Hukum USMAN-BASAM, La Jamra Hi. Zakaria, SH di Jakarta, Rabu 20 Januari 2021

La Jamra mengatakan, selaku pihak terkait sangat siap lahir batin menghadapi permohonan sengketa pilkada yang disengketakan oleh Paslon Helmi Laode di Mahkamah Konstitusi.

“Terkait gugatan tersebut, kami sangat meyakini dengan tidak melangkahi kewenangan Para Hakim Panel Mahkamah Konstitusi akan Keputusan atau penetapannya,” tukasnya.

La Jamra menjelaskan, pihaknya telah melakukan kajian dari sisi formil terhadap gugatan Paslon Helmi Laode atas tiap point per poin pada posita gugatannya dan pihaknya meyakini perkara tersebut akan dinyatakan Obscuur Libel.

Baca Juga  Lawan Hoaks Covid-19: Japelidi Kampanye dalam 42 Bahasa Daerah

“Oleh karna ada beberapa hal yang itu kemudian bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya, dengan demikian kami sangat meyakini pada agenda tahapan sidang setelah sidang pendahuluan kami juga sudah siap menyerahkan Jawaban/Keterangan Pihak Terkait terhadap Persidangan PHP.BUP yang Insya Allah akan di laksanakan pada tanggal 1-9 Februari 2021 akan datang,” bebernya.

Untuk diketahui Sidang pendahuluan akan dimulai tanggal 26-29 Januari 2021, bahwa sesuai jadwal yang telah dikeluarkan Mahkamah Konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Halmahera Selatan tahun 2020 akan digelar pada Hari Kamis, 28 Januari 2021 pukul 14.00 WIB. (adhy)