Tapi ternyata angka itu kemudian membengkak menjadi 8.617 titik. Artinya, ada tambahan sekitar 6.617 dapur.
Angka itu bukan sekadar kenaikan. Ia seperti balon yang ditiup terlalu besar hingga orang bertanya: siapa yang meniupnya, dan untuk kepentingan siapa?
Yang membuat alis semakin terangkat, pembengkakan di luar wilayah 3T relatif kecil. Hampir seluruh ledakan justru terjadi atas nama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Sulit menyebutnya sebagai kebetulan. Apalagi satu SPPG bukan proyek warung kopi. Modal yang dibutuhkan untuk membangun satu dapur disebut berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar.
Bayangkan jika ada pihak yang dapat menentukan siapa memperoleh titik dan siapa tidak. Bayangkan pula jika dari setiap titik itu ada “uang pelicin”, “uang koordinasi”, atau istilah apa pun yang lebih sopan di telinga, misalnya Rp100 juta saja.
Kalikan dengan tambahan sekitar 6.617 titik. Hasilnya sekitar Rp661,7 miliar. Sekali lagi, ini bukan angka kerugian versi penyidik. Ini hanya ilustrasi tentang betapa menggiurkannya kebun yang sedang diperebutkan.
Dan jangan buru-buru membayangkan bahwa wilayah 3T selalu berarti pulau terpencil di ujung timur Indonesia. Wilayah 3T juga ada di Jawa.
