Porostimur.com – Ambon: Pihak Pangkalan Udara (Lanud) Pattimura, Ambon akhirnya melakukan klarifikasi soal tanah Tawiri dan beredarnya kabar tentang diintimidasi yang dilakukan oleh TNI-AU kepada warga Tawiri.
“Saya klarifikasi masalah Tawiri itu bukan seluruh warga Tawiri, tapi purnawirawan ataupun keluarga dari TNI AU mantan TNI-AU baik itu prajurit maupun PNS yang ada di atas sertifikat hak pakai 06/2010 tersebut,” ungkap Letkol Deddi Setiawan kepada Porostimur.com di Kantor DPRD Maluku, Senin (11/10/2021).
Setiawan bilang, jadi kalau disampaikan seluruh warga Tawiri seng benar, kita hanya minta surat pernyataan tersebut bagi personil mantan atau anak dari personil mantan TNI-AU itu saja.
“Kalau bilang masyarakat berkembang menyampaikan seluruh Tawiri yaitu oknum-oknum itu berarti ada pembiasan penyampaian kepada masyarakat, seng pernah kita bicara seperti itu, yang kita sampaikan hanya itu saja di atas 209,25 hektar itu,” ujarnya.
Ketika ditanyakan soal intimidasi dan paksaan Setiawan menjawab, bukan dipaksa juga, “saya menyampaikan silahkan ditandatangani surat pernyataan dengan kriteria tadi ya, apabila negara atau pemerintah daerah memerlukan tanah ini baik untuk emberkasi, baik emberkasi haji dan segala macam, mereka tidak mengganti rugi itu saja,” terangnya.
