Porostimur.com, Ternate – Bawaslu Maluku Utara meluncurkan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) pada Jum’at, 23 Agustus 2024, dalam sebuah acara yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Forkopimda, serta sejumlah media, ormas, dan organisasi kepemudaan (OKP). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Muara Ternate itu mengungkap tren kerawanan yang masih menjadi ancaman potensial pada Pilkada 2024 di wilayah Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Maluku Utara, Masita Nawawi Gani, memaparkan enam isu utama yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu. Pertama, Masita menyoroti isu netralitas ASN yang kembali menjadi perhatian, dengan Kabupaten Halmahera Tengah mencatatkan jumlah kasus terbanyak. “Adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan yang saat ini tengah ditelusuri oleh Bawaslu Halteng,” Kata Masita.
Selanjutnya, penyalahgunaan wewenang yang erat kaitannya dengan netralitas ASN juga menjadi sorotan. Ia mengungkapkan ada korelasi kuat antara netralitas ASN dan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses Pilkada. Ketiga, politik uang.
“Isu politik uang sudah menjadi isu klasik dalam setiap pemilu/pilkada, tetap menjadi ancaman yang perlu diwaspadai,” lanjut Srikandi Bawaslu Malut itu.
Kemudian pelanggaran administrasi dan prosedur, perlu komitmen kuat Bawaslu dan KPU dalam meminimalisir pelanggaran administrasi dan prosedur pelaksanaan Pilkada. Kelima, politisasi SARA, yang dinilai sebagai ancaman terhadap keharmonisan sosial selama proses pemilihan.
