Terakhir, integritas penyelenggara pemilu. Ia menekankan salah satu penyebab utama kekacauan dalam Pilkada adalah karena penyelenggara yang tidak netral. Oleh karena itu, Ia terus mengingatkan Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran adhoc untuk menjaga integritas dan profesionalisme.
Masita menegaskan IKP akan menjadi basis dalam penyusunan program Bawaslu, termasuk sebagai alat proyeksi dan deteksi dini.
“Dari IKP ini, Bawaslu akan menyiapkan strategi pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Kesuksesan Pilkada sangat bergantung pada kerjasama stakeholder dalam mengawal demokrasi,” jelasnya.
Masita juga mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama membantu KPU dan Bawaslu dalam mengedukasi masyarakat dan peserta Pilkada.
“Peserta pilkada bukan hanya subyek, tetapi juga objek pengawasan Bawaslu. Integritas harus tetap dijaga oleh semua pihak,” pungkasnya. (Amirudin Irsad)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
