Leiwakabessy: Lelang Jabatan Sekot Ambon Sudah Tepat dan Sesuai Prosedur

oleh -216 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Menanggapi pemberitaan terkait dibukanya lelang jabatan Sekot Ambon oleh Pemerintah Kota dan statemen dari salah satu Wakil Ketua Dewan Kota Ambon yang menganggap bahwa hal tersebut cacat prosedural. Salah satu akademisi, Jeffry E M Leiwakabessy justru menganggap hal tersebut sudahlah telah tepat dan sesuai prosedur.

“Berdasarkan statemen dari salah satu Wakil Ketua Dewan Kota Ambon, saya sebagai akademik menjadi bingung, karena dimana letak cacat proseduralnya perekrutan jabatan Sekot Ambon? Peraturan ASN Nomor 5 tahun 2014 yang saya baca dan saya tahu dan menganalisa peraturan itu, sebenarnya Pemkot Ambon melalui Badan Kepegawaian sudah memenuhi unsur yang terdapat dalam Peraturan ASN tersebut, tapi saya tidak menemukan tata cara pengangkatan Plt Sekot/Sekab dalam dunia birokrasi”, ujarnya kepada Porostimur.com, Kamis (2/9/2021).

Baca Juga  Persit Pattimura Selenggarakan Pembelajaran Pertemuan Virtual

Menurutnya, aturan dalam Pasal 123 Peraturan ASN Nomor 5 tahun 2014 menyatakan bahwa pengangkatan, pemberhentian dan mutasi pejabat itu adalah kewenangan pejabat dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan disetujui oleh pemerintah pusat. Apalagi menjelang masa pensiun Sekot Ambon pada bulan November tahun 2021. Oleh karena itu, untuk menutupi jabatan Sekot sebagai jabatan sentral dan motor penggerak birokrasi harus cepat terisi.

“Saya rasa langkah yang diambil untuk mengisi kekosongan oleh Pejabat Walikota sudah tepat dan prosedural berdasarkan aturan ASN bernomor 5 tahun 2014”, pungkasnya.

Jeffry menjelaskan, bahwa dalam aturan tersebut itu sudah sangat jelas bahwa BKD akan membuka pendaftaran secara nasional bahkan dari pihak TNI dan POLRI juga bisa masuk asalkan mendapat persetujuan Presiden. Kemudian pendaftaran itu disertai dengan semua rekam jejak dari bakal calon tersebut dilengkapi dengan syarat yang lain berdasarkan kebutuhan aturan tersebut. Calon maksimal sebanyak 3 orang, kemudian dilakukan proses fit and proper kemudian atas rekomendasi pejabat kota lalu diusulkan dan dipilih oleh pejabat pusat untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Sekot/Sekab.

Baca Juga  Bank Aceh Syariah Dukung Keberadaan JMSI Aceh

“Ini yang saya maknai dari Peraturan tentang ASN Nomor 5 tahun 2014. Saya minta jangan kita mengaburkan aturan negara yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, langkah Pemkot Ambon yang bergerak cepat ini, saya rasa itu merupakan reformasi birokrasi yg dimaksud oleh Bapak Presiden, bahwa kita harus bergerak cepat, berarti bahwa jabatan sementara seperti ini harus cepat terisi, sehingga birokrasi berjalan tidak pincang atau dengan masuknya Plt tersebut. Saya tidak bermaksud menggurui siapapun tetapi mari kita memberikan makna yang positif dari suatu perundang-undangan”, tandasnya. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.