Masyarakat Sipil Desak Keterbukaan
Sementara itu, Direktur Imparsial Ardi Manto, menyampaikan bahwa koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari 79 organisasi mendesak agar keterlibatan Indonesia dalam BoP dibahas secara terbuka.
“Bukan diputuskan secara tertutup,” tegasnya dalam pembacaan petisi secara daring.
Koalisi menilai BoP tidak merujuk pada mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta berpotensi menyeret Indonesia ke dalam konfigurasi politik global yang tidak sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Mereka pun mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut secara transparan, dengan melibatkan DPR dan publik secara luas. (tim)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
