Mencetus Peradilan Profesi Medis di Bawah Mahkamah Agung RI

oleh -57 views

Oleh : Dr . Hasrul Buamona, SH,MH, Advokat & Pakar Hukum Kesehatan Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Penting diketahui oleh publik bahwa pelayanan kesehatan dalam bingkai hukum kesehatan sampai pada telah disahkannya UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehtan, hukum kesehatan belum terlalu menjadi suatu kajian ilmiah hukum yang serius yang mana terkoneksi dengan bidang-bidang ilmu kesehatan itu sendiri, secara khusus dalam kebijakan pelayanan kesehatan, hukum pembuktian dan sistem peradilan.

Secara norma pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Republik Indonesia (MKDKI) disebut dalam UU 29 Tahun 2004, namun kedudukan MKDKI sangat rancu bahkan tidak layak secara hukum untuk mengadili pelanggaran disiplin keilmuan dokter, dikarenakan MKDKI hanya merupakan perpanjangan tangan KKI. Sedangkan pada sisi lain, MKDKI sebagaimana dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia, Nomor: 16/KKI/PER/VIII/2006, MKDKI telah melakukan kegiatan peradilan yang memiliki dampak secara disiplin sekaligus dampak hukum (quasi-judicial institusion).

Baca Juga  Bukti Program PTSL Berjalan Baik di Jawa Tengah, Menteri AHY Antar Langsung Sertipikat ke Rumah Masyarakat

Maka sampai hari ini, memunculkan pertanyaan yang dilakukan MKDKI tersebut, apakah kegiatan yudisial atau bukan? Apabila kegiatan MKDKI tersebut adalah kegitan yudisial, mengapa MKDKI berada di bawah KKI yang bertanggung jawab kepada presiden yang adalah rumpun eksekutif bukan yudikatif?

No More Posts Available.

No more pages to load.