Oleh: Riswan Lagalante, aktivis muda Maluku Utara
PILKADA Serentak 2024 di Maluku Utara menjadi momen yang sangat penting bagi masa depan daerah ini. Sebagai bagian dari proses demokrasi, Pilkada harus dilaksanakan dengan jujur, adil, dan damai.
Agar pilkada berjalan dengan lancar, netralitas menjadi hal yang sangat krusial. Tidak hanya bagi penyelenggara, tetapi juga bagi aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat.
Dengan menjaga netralitas, pilkada bisa berlangsung dengan hasil yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, tanpa adanya intervensi yang merugikan.
Tantangan Pelanggaran Pilkada Maluku Utara
Namun, sepanjang sejarah Pilkada Maluku Utara, sejumlah pelanggaran dan permasalahan seringkali muncul, mengancam pelaksanaan pesta demokrasi yang adil dan damai. Salah satu kasus yang cukup mencolok adalah pelanggaran yang melibatkan politik uang, intimidasi terhadap pemilih, dan ketidaknetralan aparat keamanan.
Pada pilkada sebelumnya, terdapat beberapa laporan tentang adanya pengaruh politik yang kuat dari pihak tertentu yang berusaha mengarahkan pilihan pemilih dengan cara yang tidak sah, termasuk distribusi uang untuk memenangkan kandidat tertentu.
Selain itu, beberapa laporan juga mencatat adanya intimidasi yang dilakukan oleh oknum yang memaksa pemilih untuk memilih calon tertentu. Sebuah pelanggaran yang sangat merusak integritas demokrasi.
