Di ruang lain, guru honorer masih berjuang dengan penghasilan yang jauh dari layak. Para sarjana mengirim lamaran ke mana-mana tanpa kepastian. Pabrik melakukan efisiensi, lapangan kerja semakin ketat, sementara sebagian investor memilih negara tetangga yang menawarkan kepastian hukum, birokrasi yang lebih sederhana, dan iklim usaha yang lebih meyakinkan.
Dalam keadaan seperti itu, rakyat membutuhkan pemimpin yang mendengar, bukan pemimpin yang mudah tersinggung.
Kritik rakyat bukan tiket keberangkatan ke luar negeri. Kritik adalah alarm agar pemerintah tidak terus tertidur dalam kenyamanan kekuasaan.
Presiden seharusnya memanggil para menteri dan bertanya: mengapa harga pangan masih mahal? Mengapa rupiah terus tertekan? Mengapa penciptaan lapangan kerja belum sebanding dengan jumlah pencari kerja? Mengapa kesejahteraan guru masih tertinggal? Mengapa investor lebih percaya kepada negara tetangga?
Itulah pertanyaan seorang kepala negara.
Bukan menyuruh rakyat mengepak koper.
Solusinya jelas: stabilkan harga pangan melalui pembenahan rantai distribusi dan pemberantasan mafia pangan; evaluasi total program MBG agar aman, bergizi, transparan, dan tidak membebani anggaran secara serampangan; pastikan Koperasi Desa Merah Putih tumbuh dari kebutuhan masyarakat, bukan instruksi politik dari atas.
