TNI-AD juga berkembang. Dalam laporan kami pada Desember 2025, Tanah Papua akan mendapat tiga Kodam baru (satu sudah dibikin di Merauke); dua akan dibikin di Nabire dan Sorong. Selain itu di wilayah ini dibentuk empat brigade infantri (Brigif) Teritorial Pembangunan dan 25 batalyon teritorial pembangunan (BTP).
Secara keseluruhan, ada 103.196 aparat keamanan — militer dan kepolisian di Papua. Ini membuat jumlah perbandingan satu aparat keamanan untuk 57 penduduk. Rasio militer dengan penduduk Indonesia adalah satu berbanding 331 penduduk.
Jumlah ini sangatlah besar. Kalau kita bandingkan, pada 2011 saat puncak perang pendudukan Amerika Serikat di Afghanistan, negara ini mengirim 110,000 personil militernya. Namun penduduk Afghanistan saat itu ada 26 juta jiwa. Kalau dilihat dari sisi itu, jumlah tentara kita di Tanah Papua sangat berlebihan.
Persoalannya kemudian adalah: Apakah jumlah tentara dan polisi memberikan keamanan kepada orang Papua? Inilah yang menjadi persoalan besar yang menyedihkan.
Salah satu caranya untuk melihat adalah dengan data pengungsi. Saat ini ada 122 ribu orang Papua mengungsi akibat operasi militer. Angka ini kami dapatkan dari pekerja-pekerja kemanusiaan, gereja-gereja, dan kami konfirmasikan dengan lembaga-lembaga internasional.
