Jelas bahwa militerisasi Papua tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Persoalan Papua adalah soal politik. Buku hasil penelitian alm. Dr. Muridan dari LIPI (sekarang BRIN), “Papua Roadmap,” jelas memperlihatkan sisi politik dari konflik Papua. Namun hingga saat ini tidak ada politisi atau pejabat Indonesia yang mau berunding dengan orang-orang Papua.
Tidak mau duduk satu meja dan berunding. Ini berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintah RI dengan GAM, misalnya. Pemerintah RI dan GAM duduk berunding di Helsinki dan menandatangani perjanjian damai.
Itu tidak pernah dilakukan terhadap Papua. Sehingga satu intelektual Papua pernah menulis buku “Seakan Kitorang Setengah Binatang.”
Ketika melakukan ‘The Act of Free Choice’ (Penentuan Pendapat Rakyat — Pepera), Indonesia menginginkan agar dilakukan lewat musyawarah dan mufakat.
Alasannya? Karena sangat sedikit orang Papua yang terdidik dan bisa baca tulis! Alasan yang sesungguhnya sangat rasis karena pada 1969 angka literasi Indonesia tidak jauh berbeda dengan Papua.
Dan, akhirnya terjadilah, yang menurut orang-orang Papua, “the Act of No Choice.” Karena hanya 1,025 orang “bermusyawarah” dibawah tekanan intelijen dan militer Indonesia.
Namun toh hasilnya diakui PBB dengan sokongan kuat dari pemerintah Amerika Serikat. Tidak banyak orang sadar bahwa Amerika Serikat adalah kunci integrasi wilayah Papua ke dalam Indonesia.
