Harga tersebut menjadi persoalan tersendiri karena Mitan merupakan salah satu kebutuhan energi penting bagi rumah tangga masyarakat.
Bagi masyarakat berpenghasilan terbatas, kenaikan harga beberapa ribu rupiah per liter bukan sekadar selisih angka. Ketika kebutuhan itu harus dibeli secara rutin, beban pengeluaran rumah tangga ikut meningkat.
NLK meminta pemerintah tidak hanya berpegang pada data stok yang tercatat secara administratif.
“Jangan cuma lihat angka di atas meja. Turun ke lapangan. Tanya masyarakat. Periksa pangkalan. Lihat sendiri apakah minyak tanah itu mudah didapat atau tidak,” katanya.
Ia juga mengingatkan Disperindag agar tidak terburu-buru menyebut informasi mengenai kelangkaan sebagai informasi yang tidak benar.
“Yang antre dan mencari minyak tanah itu masyarakat. Yang membeli dengan harga mahal juga masyarakat. Jangan karena laporan di meja bilang stok aman, lalu keluhan rakyat dianggap tidak benar,” tegasnya.
Sorotan terhadap persoalan distribusi Mitan sebelumnya juga disampaikan anggota DPRD SBB, Petronela Jetkel Monica Istia, S.Pt.
Monica menyoroti mekanisme distribusi dan meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap kesulitan yang dialami masyarakat.
Menurutnya, pihak-pihak yang memperoleh pasokan serta mekanisme distribusinya perlu diperiksa secara serius. Ketersediaan stok, kata dia, semestinya tidak hanya dibuktikan melalui laporan, tetapi juga melalui kondisi nyata di lapangan.
