Mural Kritik dan Kemandulan Legislatif

oleh -35 views
Link Banner

Oleh: Desi Ratriyanti, Pegiat di Indonesia Muslim Youth Forum

Hanya pemerintah rapuh, takut pada kritik jalanan. Ungkapan itu disampaikan seniman mural asal Brazil, Eduardo Kobra dalam wawancara dengan media massa ketika merespons maraknya aksi mural protes terhadap Presiden Jair Bolsonaro pada 2020 lalu. Ungkapan itu relevan untuk memotret tindakan penghapusan mural kritik di sejumlah wilayah oleh aparat keamanan. Tindakan itu menandai rapuhnya pemerintah. kerapuhan itulah yang melahirkan fobia pada segala jenis ekspresi publik yang mengarah pada protes dan ketidakpuasan pada pemerintah.

Penghapusan mural kritik barangkali hanyalah fenomena gunung es dari tindakan represif negara dalam membungkam kebebasan sipil warganya. Tindakan sejenis sudah sering dilakukan pemerintah sejak beberapa tahun belakangan ini. Lembaga independen Freedom House dalam laporannya pada 2019 lalu mengkategorikan demokrasi Indonesia sebagai partly free alias setengah bebas. Turun dari kategori sebelumnya, yakni free (bebas).

Sedangkan dalam laporan The Economist Intellegence Unit 2020, indeks demokrasi Indonesia pada 2020 berada di peringkat ke-64 dunia dengan skor 6,3. Meski dari segi peringkat Indonesia masih sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut turun dari yang sebelumnya 6,48. Sebagai catatan, skor itu merupakan yang terendah selama 14 tahun terakhir. Dengan skor itu, Indonesia dikategorikan sebagai negara demokrasi cacat (flawed democracy).

Mandulnya Legislatif

Baca Juga  STAI Babussalam Sula Melaksanakan Pembukaan Ujian Skripsi

Salah satu faktor terjun bebasnya capaian demokrasi di Indonesia ialah kian menyempitnya ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang publik, terutama sejak kerap dipakainya UU ITE untuk mengkriminalisasi kelompok lemah, baik oleh negara, maupun kelompok sipil itu sendiri. Penghapusan mural di sejumlah daerah yang disertai ancaman dan intimidasi terhadap pembuatnya hanya memvalidasi segala asumsi tentang kemunduran demokrasi kita selama ini.

Dalam pembacaan yang lain, maraknya mural kritis juga menandai apa yang disebut Robert D. Kaplan sebagai the barrenness of legislative alias kemandulan legislatif. Kemandulan legislatif menurut Kaplan dapat diidentifikasi ke dalam tiga kondisi. Pertama, kegagalan legislatif melahirkan produk hukum yang berpihak pada rakyat. Kedua, kegagalan legislatif menjadi perantara aspirasi publik. Ketiga, kegagalan legislatif menjadi kekuatan check and balance bagi pemerintah.

Ketiga kondisi itulah yang saat ini menjangkiti legislatif kita. Terlebih di masa pandemi ini, mereka gagal memerankan dirinya sebagai bagian dari rakyat, alih-alih lebih sering menyakiti hari rakyat dengan segala perilaku dan manuver politik yang nir-empati.

Baca Juga  Ini Lagu-lagu yang Sering Didengarkan Obama Selama Jadi Presiden Amerika

Pada awal masa pandemi, kita dibuat kecewa dengan manuver legislatif yang mengesahkan produk hukum kontroversial; Undang-Undang Omnibus Law. Tidak berhenti di situ, legislatif dan pemerintah kembali bermanuver dengan meloloskan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Koropsi (UU KPK) yang sekaligus menjadi klimaks upaya pelemahan lembaga anti-rasuah tersebut.

Selain itu, dalam banyak momen, legislatif kerap tidak menunjukkan keberpihakan pada rakyat. Sebaliknya, legislatif lebih sering menampilkan dirinya sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Sekontroversial apa pun kebijakan pemerintah, legislatif dipastikan akan mendukungnya. Jika pun ada suara kritis dari legislatif, hal itu kerap hanya merupakan bentuk political gimmick yang tidak mewakili aspirasi publik.

Dua Persoalan

Kemandulan legislatif itu berakibat pada munculnya dua persoalan mendasar dalam demokrasi. Pertama, kian melemahnya kepercayaan publik terhadap legislatif. Hal ini dibuktikan oleh sejumlah jajak pendapat. Misalnya, hasil sigi Lembaga Survei Indonesia termutakhir (2021) menempatkan DPR dan parpol dalam dua posisi terbawah lembaga yang dipercayai publik. Hasil survei itu ironis mengingat DPR dan parpol merupakan dua institusi penting dalam sistem demokrasi.

Kedua, mampatnya saluran aspirasi publik. Di titik ini, kiranya bisa disimpulkan bahwa maraknya mural kritis di ruang publik kita belakangan ini ialah konsekuensi logis dari mampatnya saluran aspirasi publik tersebut. Ketika gedung parlemen yang idealnya menjadi arena kontestasi antara kebijakan pemerintah dan opini publik beralih fungsi menjadi arena persekongkolan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, maka jalanan ialah ruang publik yang tepat untuk mengekspresikan segala keresahan.

Baca Juga  Selain The Godfather, ini Film Mafia Terbaik Hollywood

Barangkali benar ungkapan Giovani Sartori bahwa model koalisi parpol hanya cocok diterapkan di sistem demokrasi parlementer, bukan presidensial. Ungkapan itu relevan dengan situasi demokrasi kita saat ini. Model koalisi borongan yang diterapkan pemerintahan Jokowi periode kedua ini memang efektif mengubah legislatif sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah. Alhasil, demokrasi kita pun mengalami kepincangan, karena pembagian kekuasaan mengalami disfungsionalitas.

Mural memang tidak secara langsung mengubah keadaan. Namun, mural dalam banyak hal cukup menggambarkan bopeng dan carut-marutnya wajah pemerintah berikut kebijakannya. Dan, sebagaimana galibnya pemerintah yang selalu ingin citranya tampak sempurna, mereka tentu tidak ingin cacat itu diumbar di depan publik. Penghapusan mural bernada kritis justru menunjukkan wajah pemerintah dan tentunya legislatif yang anti-kritik, rapuh dari dalam, dan gemar bersolek demi memoles citra di depan rakyat. (*)

Sumber: detikcom