Porostimur.com, Ambon – Ketua Komisi II DPRD Maluku Johan J Lewerissa menyayangkan sikap Perum Bulog Maluku yang tidak membeli hasil petani di pulaun Buru, padahal hasil panen beras melimpah.
Sikap tersebut diutarakan Lewerissa karena memandang kebijakan pemerintah pusat lewat Perum Bulog dapat memiskinkan daerah.
“Faktanya di Maluku ini sekitar dua tiga tahun kemarin pasca panen petani di Buru dan Seram Utara memang stok beras kita tidak dibeli oleh Bulog,” sebutnya, Kamis (31/8/2023) di kantor DPRD Maluku kawasan Karang Kanjang Ambon.
Menurutnya, pihak Bulog beralasan kandungan air pada beras Buru lebih tinggi. “Padahal kita di daerah tidak punya alat uji hasil produksi, kita selalu melakukan itu di Sulawesi Selatan. Karena itu kita minta pemerintah pusat tolong dibangun laboratorium uji hasil produksi<” tukas Lewerissa.
“Faktanya petani kita itu sangat dirugikan setelah panen dilakukan, contoh untuk tahun 2022 kemarin 500 ribu ton namun tidak bisa dibeli oleh Bulog,” imbuhnya.
Dirinya menegaskan, di satu sisi pemerintah mencanangkan Pulau Buru sebagai salah satu lumbung pangan nasional, namun di sisi lain hasil petani masyarakat tidak dibeli oleh pemerintah.
“Ini miris dan ironis. Seharusnya pemerintah lebih berpihak pada hasil petani lokal jika ada masalah dengan kualitas difasilitasi pembangunan infrastruktur pendukung,” ujar Lewerissa.
