Kubangun Desak Pemda Tetapkan SK Pendanaan Bersama Pilkada Serentak 

oleh -81 views

Porostimur.com, Ambon – Pemerintah Daerah Maluku melalui Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sadali Ie diketahui menghindari konfirmasi anggaran Pilkada yang notebene dibiayai APBD Maluku.

Saat rapat koordinasi (Rakor) Persiapan Pemilu/Pemilukada Serentak Tahun 2024 yang diinisasi Kesbangpol Provinsi Maluku bersama KPU dengan mengundang 11 kepala daerah pada Rabu (17/5/2023) kemarin, terlihat jelas sekda terkesan tak mau menjawab secara pasti berasan anggaran yang harus ditetapkan pemda sebagai gambaran dan akan disharing oleh kabupaten/kota.

Sikap Pemprov Maluku yang terus menggantung pembahasan anggaran pemilu serentak menyebabkan ketidakpastian terhadap penyelenggara pemilu.

Ketua KPU Maluku Rivan Syamsul Kubangan, Kamis (31/8/2023) menyatakan, sejauh ini belum ada SK dari Pemprov Maluku terkait komponen pembiayaan yang berkaitan dengan pendanaan bersama untuk Pilkada serentak secara nasional di tahun 2024

Baca Juga  Ini Pasangan Terbaik dan Terburuk untuk Shio Kuda

Kubangun bilang, KPU sudah mengajukan anggaran terkait Pilkada kepada pemerintah daerah, namun pemda hanya menyanggupi Rp152 miliar. Itupun belum ada kepastian terkait pembiayaan komponen apa saja.

“Misalnya badan AD HOC apakah dibiayai oleh provinsi ataukah dipecah-pecah dan dibiayai oleh kabupaten/kota. Jadi belum clear di situ, maka harus dituntaskan SK pendanaan bersama sebagai payung hukum atau pendanaan full di kabupaten. Dan lebih dari itu kita sudah skenariokan, skenario I, II dan III ini yang kami sampaikan ke DPRD saat berkunjung kemarin,” tukasnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.