Porotimur.com, Medan – Ketua Dewan Penasihat Forum Pemred Kemal Effendi Gani menyoroti banyaknya distribusi berita hoaks di berbagai platform global di internet. Dia pun mendesak agar ada regulasi dan pengaturan lebih efektif oleh badan independen yang dibuat untuk memantau berbagai perubahan pemberitaan.
“Kami meminta platform global tetap mendukung kode etik jurnalistik untuk memilah berita yang bisa ditampilkan,” kata Kemal dalam diskusi “Mewujudkan Regulasi Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas dan Ekosistem Media Sehat” di Medan, Rabu (8/2/2023).
Dia menjelaskan, Forum Pemred sejauh ini juga menyimpulkan ada beberapa hal yang harus dikaji pemerintah. Misalnya saja platform digital yang mengeruk iklan di cakupan nasional dan mengabaikan nilai jurnalistik. Hingga peraturan perpajakan atau konten.
Menurut dia, dengan adanya kebutuhan yang mencakup negosiasi bagi hasil pendapatan atau bagi hasil konten serta iklan, perlu adanya sikap lebih jauh dari semua pihak. “Jadi regulasi itu sifatnya wajib, lalu perlu ada negosiasi pembentukan badan pelaksana independen di luar Dewan Pers,” ucap dia.
Dia menyebut, badan ini ke depannya harus bisa memahami teknologi, undang-undang monopoli, hingga pengaturan hak cipta. Kemal mengatakan, pembentukan badan tersebut kian mendesak agar berita bermutu dapat menurunkan informasi hoaks. Apalagi, pada tahun politik 2024, media bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
