Gubernur Maluku Laporkan Media Ke Polisi, JMSI Maluku: Ini Keliru

oleh -1.487 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Gubernur Maluku, Murad Ismail melalui Kuasa Hukumnya, Jonathan Kainama melaporkan salah satu media yakni Siwalima ke Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Rabu (28/4/2021).

Pelaporan tersebut dilakukan karena Murad Ismail merasa nama baiknya telah dicemarkan dengan pemberitaan Siwalima terkait dengan pengadaan mobil dinas gubernur.

“Jadi prinsipnya secara hukum, kita diberikan kuasa oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail kemarin untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada pihak kepolisian terkait pemberitaan media Siwalima, baik cetak maupun online yang menerangkan dalam pemberitaan itu bahwa proses pengadaan mobil dinas Gubernur Maluku itu adalah milik pribadi Murad Ismail”, ujar Kainama

Menurutnya, ada beberapa konteks dalam pemberitaan tersebut yang merugikan Murad Ismail secara immateril dan gubernur merasa nama baiknya dicemarkan sehingga perlu menempuh jalur hukum secepatnya.

Link Banner

Terkait dengan hak jawab, Kainama menjelaskan, secara normatif tidak pernah ditegaskan dalam Undang-Undang Pers kewajiban untuk mencapaikan hak jawab.

“Kalau kita merujuk kepada MoU antara Polri dengan Dewan Pers, itu kan ada dua alternatif, yang pertama kita bisa menempuh hak jawab atau hak koreksi dan pelaporan kepada Dewan Pers, yang kedua, bisa juga kalau pengadu langsung melaporkan kepada Kepolisian”, terangnya.

Baca Juga  Putri John Kei Ungkap Ayahnya dan Nus Kei Renggang Sejak 3 Tahun Lalu

Selain itu, Jonathan juga mengatakan bahwa Murad Ismail sebagai kliennya merasa tidak pernah ada konfirmasi terkait pengadaan mobil dinas, apakah mobil ini milik pribadinya ataukah bukan? sehingga mekanisme yang diambil olehnya yaitu melapor langsung ke pihak kepolisian.

“Jadi ini pengaduannya menyangkut konteks penghinaan atau pencemaran nama baik. Kata-kata bahwa mobil itu milik pribadinya, itu merugikan beliau dan yang kita temukan dalam MoU kan bisa melewati proses hak jawab dilaporkan ke Dewan Pers, bisa juga dilaporkan langsung ke kepolisian”, tuturnya.

Menyikapi hal itu, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Maluku, Dino Umahuk mengatakan, langkah yang ditempuh Murad Ismail adalah langkah yang keliru dan tidak menghargai keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Apalagi ternyata bila yang bersangkutan belum pernah melayangkan Hak Jawab atau Hak Klarifikasi.

“Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,” bebernya.

Baca Juga  Ngeri! LIPI Ungkap Fenomena Tanah Merayap di Maluku

Mantan Manager Maluku Media Center (MMC) ini juga menyayangkan sikap Polisi yang justru menerima aduan tersebut.

Menurut Dino, seharusnya untuk kasus Wartawan, aparat kepolisian harus menerapkan UU Pers, karena berdasarkan pasal 15 UU Pers ayat 2 c, keberatan terhadap sebuah karya jurnalistik diselesaikan oleh Dewan Pers dan dilakukan dengan prosedur hak jawab dulu.

“Polisi juga tidak mematuhi MoU antara Kapolri dengan Dewan Pers yang ditandatangani pada Hari Pers Nasional Tahun 2012 di Palembang, bahwa penyelesaian perkara Pers harus melalui UU Pers, jangan langsung menerapkan UU ITE,” tegasnya.

Menurutnya, Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia, yang membedakan penanganan perkara pers dengan perkara lain dianggap belum banyak diketahui polisi di berbagai daerah.

Baca Juga  Zona Merah, Sekolah di Ambon Pakai Kurikulum Darurat

Dino menjelaskan, salah satu hal yang disepakati dalam MoU adalah dalam hal terdapat pengaduan masyarakat perihal pemberitaan media, maka Polri dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan berkonsultasi dengan Dewan Pers.

“Untuk melindungi aspirasi dan hak-hak rekan pers dalam memberitakan setiap informasi kepada masyarakat,” tukasnya.

Senada dengan Dino Umahuk, Pemimpin Redaksi harian Kabar Timur, Ongkie Anaknya juga menyayangkan langkah yang diambil gubernur Maluku tersebut.

Melalui laman Facebooknya, Ongkie mengatakan, pelaporan terhadap berita media cetak atau online, tanpa melalui mekanisme undang’-undang pers, itu salah. Kuasa hukum harus bisa mengadvokasi itu kepada kliennya, agar tdk dianggap bego.

“Bagaimana ceritanya mekanisme itu belum dilalui “hak jawab” kita melapor minta polisi mengusut,. Jangan lupa UU Pers itu lex spesialis,” tulis Ongkie.

Sementara itu, Staff Ahli Dewan Pers, Marah Sakti Siregar mengatakan, meski dalam suatu pemberitaan terkesan opini si penulis, tetap dibenarkan sebagai produk Jurnalis.

“Saya menilainya ini opini. Kalau berita harus ada data dan konfirmasi. Tapi opini juga produk jurnalistik,” katanya. (tim)